Ada Aktifitas Penambangan Lain di Kasimbar, Bukan PT Trio Kencana?

<p>Ket Foto: Kunker Komisi II DPR RI di Halaman Pantai Mosing, Parigi Moutong. (Foto/Istimewa)</p>
Ket Foto: Kunker Komisi II DPR RI di Halaman Pantai Mosing, Parigi Moutong. (Foto/Istimewa)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Fakta adanya aktifitas penambangan yang bukan dilakukan PT Trio Kencana di wilayah tambang, terungkap dalam audiens Anggota Komisi III DPR RI bersama warga di halaman Pantai mosing.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Kasimbar, H Baharuddin Jufri Kamis, 17 Februari 2022, dalam audiens dengan anggota DPR RI di halaman pantai mosing.

“Tahun 2010, seluruh kepala desa setuju dengan kehadiran PT Trio Kencana dan mendukung keberadaannya. Yang kami sesalkan itu, ada pembiaran penambang diluar PT Trio Kencana masuk kerja ke wilayah tambang,” ungkapnya.

Baca: Ratusan Pendemo Minta Pemda Tolak Usaha Tambang Kasimbar

Seementara itu, Emli Kepala Desa Posona, mengklaim 85 persen warganya mendukung keberadaan PT Trio Kencana untuk beroperasi. Selain itu dia meminta, pihak kepolisian mengusut pendemo yang menutup akses jalan nasional sehingga berakibat tewasnya salah seorang warga.

Nurdin warga Posona, pada kesempatan tersebut mengatakan, pemblokiran jalan terpaksa dilakukan agar Gubernur Rusdy Mastura datang ke Kasimbar bertemu dengan warga pendemo.

Sementara itu salah seorang warga Kasimbar Selatan, Baswan Hi Kore, tetap berpendapat menolak keberadaan PT Trio Kencana. Demikian juga pendapat Irhan R Nani warga Tinombo Selatan, memberikan masukan agar PT Tiro Kencana tidak masuk di Kecamatan Kasimbar.

Sementara itu keluarga Korban tewas akibat penembakan, bernama Erkina, meminta kepolisian untuk mengusut secara profesional kasus penembakan yang membuat Erfaldi meregang nyawa di TKP demo.

Anggota DPR RI Sarifudin sudding, dalam audiens dengan warga dari Kecamatan Kasimbar, Toribulu dan Tinombo Selatan Kamis, 17 Februari 2022 di Pantai Mosing, mengatakan tidak mudah mencabut izin PT Trio Kencana yang sudah terdaftar.

Baca: Ribuan Massa Kembali Menggelar Aksi Demo Tolak Tambang di Kasimbar

“Kalau ingin mencabut IUP PT Trio Kencana harus melalui pengadilan PTUN. Tidak bisa serta merta dicabut begitu saja,” terangnya kepada warga.

Lanjut dia, perusahaan yang mengelola tambang juga untuk memperhatikan masyarakat yang berada pada lingkar tambang, harus memberikan kesejahteraan dan dampak yang baik bagi masyarakat.

Sarifudin menjelaskan, hingga saat ini PT Trio Kencana belum melakukan aktifitas penambangan.

“Jadi, kalau ada yang melakukan aktifitas penambangan. Kemungkinan itu praktek ilegal,” pungkasnya. (fan)

Baca: Spanduk Mendukung Kegiatan Pertambangan PT Trio Kencana Beredar

...

Artikel Terkait

wave

Spanduk Mendukung Kegiatan Pertambangan PT Trio Kencana Beredar

Beredar spanduk bertuliskan mendukung sepenuhnya kegiatan tambang PT Trio Kencana untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aliansi Mahasiswa Kota Palu Gelar Unjuk Rasa

Ratusan mahasiswa tergabung dalam aliansi mahasiswa Kota Palu, kembali menggelar unjuk rasa aksi solidaritas atas tewas tertembaknya Erfaldi.

20 Senjata Api Anggota Polres Parigi Moutong Diambil Sampel Uji Balistik

Polda Sulteng menyita total 20 pucuk senjata api diambil sampel uji balistik. kasus penembakan mengakibatkan tewasnya pendemo tolak tambang.

Polda Sulteng Usut Dugaan Anggota Langgar SOP di Parigi Moutong

Kepolisian daerah (Polda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menginvestigasi dugaan anggota kepolisian langgar SOP.

Aliansi Rakyat Bersatu Gelar Aksi Solidaritas Untuk Erfaldi

Aksi solidaritas atas tewasnya Erfaldi alias Aldi salah seorang warga desa tada dalam aksi tolak tambang di Kabupaten Parigi moutong

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;