Gemasulawesi- Beredar kabar pegawai KPK tidak lolos menjadi ASN akan diberhentikan lebih cepat pada 1 Oktober 2021.
Adapun Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sudah ditandatangani Plh Kepala Bagian Yayasan Kepegawaian.
Surat Keputusan Pemberhentian pegawai KPK nonaktif ini, tidak sesuai yang mana seharusnya selesai masa bakti pegawai KPK tak lolos ASN pada 1 November 2021.
Baca juga: Alih Status Pegawai KPK Diharapkan Tidak Hambat Pemberantasan Korupsi
Dari informasi sumber internal Suara.com, penyusunan Surat Keputusan Pemberhentian itu juga dianggap bermasalah. Biasanya tugas itu dilakukan Biro SDM.
“SK Pemberhentian kita sudah ditandatangani dengan TMT 1 Oktober 2021. Proses penyusunan SK dilaksanakan Biro Hukum, yang mana biasanya dilakukan Biro SDM. Baru penomorannya dilakukan Plh. Kabag Yanpeg,” kata sumber itu, Rabu 15 September 2021.
Ketua KPK Firli Bahuri tidak merespons berkait informasi beredar itu.
Ia, mengaku akan menjelaskan kepada publik nanti.
Ia mengaku akan fokus terhadap 18 pegawai KPK telah mengikuti pelatihan bela negara untuk dilantik siang ini.
“Kami lantik dan ambil sumpah yang 18 pegawai dulu ya. Nanti ada waktunya dijelaskan KPK kepada publik,” ucap Firli melalui pesan singkatnya.
KPK Lantik 18 Pegawai Jadi ASN Usai Lulus Diklat Bela Negara
KPK akan melantik 18 pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu 15 September 2021.
Pelantikan dilakukan karena mereka telah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara, diselenggarakan pada 22 Juli-20 Agustus 2021.
“Pelantikan akan dilakukan Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa,” ujar Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan.
Belasan pegawai dimaksud sebelumnya merupakan bagian dari 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Namun, mereka diberi kesempatan untuk menjadi ASN dengan terlebih dahulu mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan di Universitas Pertahanan RI.
Ali menuturkan para pegawai telah mendapatkan materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (4 Konsensus Dasar Negara), Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial. (****)
Baca juga: KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya
