BMKG: Frekuensi Bencana La Nina Berpotensi Naik

<p>(Foto: Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, BMKG.)</p>
(Foto: Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, BMKG.)

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebut ada ancaman peningkatan frekuensi bencana terkait La Nina di Indonesia untuk tahun 2020.

“Selain ancaman bencana La Nina, juga ada ancaman lain dengan naiknya intensitas gempa bumi di Indonesia,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.

Fenomena La Nina moderate lanjutnya, yang diprediksi akan menyebabkan peningkatan curah hujan yang dimulai bulan Oktober sampai November. Dan akan berdampak dihampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Pulau Sumatra.

Catatan historis menunjukkan, La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan.

Baca juga: Dugaan Jatah Jergen Solar Oknum Polres dan Polsek, Kapolres Parimo Akan Pulbaket

“Peningkatan hujan bulanan di Indonesia akan meningkat sekitar 20 hingga 40 persen di atas normal,” tuturnya.

Untuk kejadian gempa bumi, berdasarkan data monitoring kegempaan yang dilakukan BMKG, sejak tahun 2017 Indonesia telah mengalami tren peningkatan aktivitas gempa bumi dalam segi jumlah ataupun kekuatannya.

Menurut data BMKG, untuk kejadian gempa bumi sebelum 2017 rata-rata hanya 4.000—6.000 kali dalam setahun, yang dirasakan atau kekuatannya lebih dari lima SR sekitar 200-an.

Namun, setelah 2017 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 7.000 kali dalam setahun. Bahkan, pada tahun 2018 tercatat 11.920 kali, lalu kemudian pada tahun 2019 sebanyak 11.588 kejadian gempa.

“Mari dirumuskan bersama alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan teridentifikasi. Dan pada akhirnya akan dirumuskan rencana aksi bersama untuk mewujudkan zero victims dalam menghadapi multibencana hidrometeorologi, gempa bumi, dan tsunami,” pungkas Dwikorita.

BMKG menegaskan, mitigasi bencana serta peringatan dini gempa bumi dan tsunami, serta cuaca dan iklim ekstrem merupakan hak mendesak untuk segera dipersiapkan dan diperkuat dari sekarang.

“Masalah dan celah antara pusat dan daerah harus segera diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan zero victims,” ungkapnya.

Menanggapi rapat koordinasi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang turut menghadiri rapat virtual itu, menghimbau kepada seluruh kementerian atau lembaga dan peerintah daerah agar bersinergi dalam merespon informasi terkait potensi bencana yang telah disampaikan BMKG.

“Tolong ini disikapi secara serius. Semua pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati wajib meningkatkan kewaspadaan, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Mohon bapak ibu pimpinan, para kepala daerah untuk betul-betul bersinergi. Ini masalah kita bersama dan harus kita selesaikan bersama,” tutup Luhut. (***)

Baca juga: Masuk Parimo Wajib Perlihatkan Rapid Tes

...

Artikel Terkait

wave

Masuk Parimo Wajib Perlihatkan Rapid Tes

Pemda Parigi Moutong Parimo Sulawesi Tengah Sulteng memberlakukan kewajiban memperlihatkan rapid tes, sebagai syarat masuk wilayah PCR.

Pukul Jurnalis, Organisasi Pers Palu Kecam Polisi

Memukul wartawan saat meliput demo penolakan Omnibus Law, organisasi pers Aliansi Jurnalis Independent (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu Provinsi Sulteng kecam polisi.

Dua Warga Balinggi Parimo Positif Virus Corona

Satuan tugas (Satgas) penanganan virus corona Kabupaten Parimo Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut dua warga Balinggi terkonfirmasi positif covid-19.

Adik Pj Walikota Palu Pasha Terciduk, BNN Amankan 15 Paket Sabu

Adik Sigit Pasha Pj Walikota Palu terciduk, Badan Nasional Narkotika (BNN) Sulawesi Tengah amankan 15 paket narkoba jenis sabu.

Kinerja Cakupan KIA 100 Persen, Parimo Raih Penghargaan

Kinerja cakupan Kartu Identitas Anak KIA capai 100 persen, Parimo Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng raih penghargaan Kementerian Dalam Negeri

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;