Berita nasional, gemasulawesi– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menginvestigasi dugaan keterlibatan pegawainya dalam pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, karena adanya kejanggalan.
“Jika benar ada BNPB terlibat di situ, tentu secara internal akan kami investigasi,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam diskusi daring, Jumat 16 Juli 2021.
Pihaknya akan mencari identitas pegawai diduga melakukan pemerasan, bila ditemukan pelanggaran pelaksanaan karantina, maka akan diberi sanksi.
Baca juga: Tanggap Corona, Parigi Moutong Hapus Pajak Hotel dan Restoran
Ia menilai, pegawai BNPB seharusnya tidak terlibat dalam pelaksanaan karantina mandiri pelaku perjalanan luar negeri. Sebab, BNPB hanya bertugas sebagai regulator.
Sementara, pelaksanaan karantina dilakukan kantor kesehatan pelabuhan di bawah Kementerian Kesehatan dibantu personel TNI dan Polri.
Selain menginvestigasi internal, BNPB juga akan memanggil pihak manajemen hotel untuk dimintai klarifikasi.
“BNPB saat ini sedang memanggil pihak manajemen dari dua hotel tempat karantina mandiri,” sebutnya.
BNPB akan meminta menajemen hotel memberikan klarifikasi secara tertulis. “Kami akan meminta manajemen hotel mengklarifikasi ini hitam di atas putih,” ujar dia.
Pelaku perjalanan luar negeri wajib menjalani karantina
Pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan luar negeri menjalani karantina selama 8 hari, sebelumnya 5 hari. Khusus pelajar, buruh migran dan pegawai negeri sipil menjalani karantian di Wisma Atlet, Jakarta secara gratis. Sisanya harus menjalani isolasi mandiri di hotel disetujui pemerintah.
Ditemukan kejanggalan pelaksanaan karantina di sejumlah hotel. Salah satunya dialami Muljono Handjaja, WNI baru pulang dari Singapura.
Pada 25 Juni 2021, Muljomo mengaku mendapatkan kabar dari anggota staf Hotel Indonesia Kempinski dan petugas BNPB, dirinya positif Covid-19. Kabar itu datang setelah lima hari menjalani karantina di hotel.
Padahal uji pertama dijalani Muljono dan istrinya di lantai bawah hotel pada 20 Juni 2021 menyatakan negatif. Dia membayar Rp 16,13 juta untuk kamar tipe deluxe dan layanan lainnya selama lima hari di Kempinski.
Setelah hasil tes kedua keluar, Muljono meminta pengujian ulang di laboratorium berbeda, namun dilarang.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah mendengar laporan permainan uang dalam karantina mandiri. Pihaknya dengan tegas menyebutkan tidak akan melindungi anak buahnya jika terlibat. (***)
Baca juga: ICW Nilai Janggal Penanganan Kasus Korupsi Bansos di KPK
