Berita nasional, gemasulawesi– Para ulama dan pengurus Masjid diminta untuk mengajurkan ibadah umat Islam di rumah saja. Namun, hal itu dilakukan jika suatu daerah sudah ditetapkan memiliki sebaran kasus covid 19 cukup tinggi.
“Jika instansi yang berwenang menetapkan suatu kawasan sebagai daerah yang tinggi persebaran Covid-19, dan dirasa perlu untuk diberlakukan pembatasan aktifitas masyarakat secara ketat,” ungkap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Miftachul Akhyar melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 2 Juli 2021.
Anjuran ibadah dimaksud MUI yaitu ibadah umat Islam bersama keluarga inti di rumah masing-masing.
Apabila diperlukan para ulama dan pengurus Masjid juga bisa mengambil langkah menghentikan sementara aktivitas ibadah umat Islam massal di Masjid.
Penghentian itu, dilakukan sampai situasi dan kondisi di kawasan itu benar-benar telah terkendali.
Baca juga: Wali Kota Palu: Rumah Ibadah Wajib Terapkan Protokol Covid-19
Pihaknya menilai, pandemi covid 19 dapat membuat Masjid menjadi sarana penyadaran masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan saat ini. Sehingga meminta ibadah umat Islam di rumah saja.
Seperti memakai masker yang menutup hidung dan mulut, menjaga jarak antar jemaah.
Kemudian, mencuci tangan serta tes suhu sebelum masuk Masjid, membawa alat ibadah dari rumah serta mempersingkat setiap amalan ibadah.
MUI berpendapat, Masjid dapat menjadi pelopor dalam menjalin solidaritas dan saling membantu antar sesama manusia.
Baca juga: Wabup Pesan Berdayakan Warga Lokal di Tambak Udang Parigi Moutong
Khususnya di antara tetangga di suatu kawasan, misalnya mengkoordinasi donasi dan pemanfaatan zakat produktif infaq serta shodaqoh untuk penanggulangan pandemic.
“Khususnya bagi masyarakat kecil yang terdampak,” ujarnya.
Baca juga: Covid Sulteng 2 Juli 2021: Bertambah 95 Kasus Baru
Selain anjuran ibadah umat Islam di rumah, MUI juga menyerukan agar pemerintah tidak ragu dan lebih tegas dalam mengambil kebijakan penghentian penyebaran covid 19.
Serta segera mengambil langkah strategis untuk penanggulangan dampak pandemi yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat miskin.
Baca juga: Cuaca 3 Juli 2021: Sulawesi Tengah Potensi Hujan Lebat Disertai Petir
Sebelumnya, Menteri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melarang pelaksana kurban membagikan kupon daging kurban kepada masyarakat, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dimuai 3 hingga 20 Juli mendatang.
“Ini sesuai arahan dari Pak Menko dan juga berdasarkan dari aturan yang ada di PPKM Darurat. Pelaksanaan kurban sudah diatur teknisnya,” sebut Yaqut dalam konferensi pers. (***)
Baca juga: Gubernur: Basis Data Sulawesi Tengah Penting untuk Pembangunan
