Gemasuawesi– Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Alfrest Tonggiroh menyebut Eksekutif dan Legislatif telah mengalokasikan penganggaran pembahasan revisi Perda susunan Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2021.
“Soal penganggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) telah menyepakati alokasi anggaran rancangan revisi Perda pada APBD Perubahan 2021,” ungkap Alfrest saat ditemui di Parigi, Kamis 30 September 2021.
Menurut dia, pihaknya bersama eksekutif telah bersepakat untuk melakukan merger atau penggabungan perangkat daerah, yang tentunya melalui mekanisme revisi Perda susunan perangkat daerah, dengan konsekuensi penganggaran dilekatkan pada bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretaris daerah (Setda) Parigi Moutong.
Baca juga: Anleg Soroti Minusnya Realisasi Pembangunan di Dua Triwulan Awal
Dengan kesiapan anggaran itu kata dia, pihaknya saat ini menunggu pengajuan usulan pemerintah daerah melalui bagian Ortal.
Pihaknya pun berhadap, pengajuan usulan dapat dilakukan sesegera mungkin, sehingga tahapan pembahasan mulai dijalankan pada masa sidang keempat DPRD.
“Kalau sudah diajukan usulannya kami tentu akan langsung melakukan pembahasan,” ucapnya.
Sementara berkaitan dengan batas waktu yang diberikan ke setiap daerah hingga 30 September 2021 kata dia, pihaknya belum dapat memastikan hal itu. Sebab, pernyataan resmi dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) belum diterima oleh pihaknya.
“Tetapi soal pastinya batas waktu itu, dapat dikonfirmasi langsung ke Bagian Ortal,” ujarnya.
Dia memastikan, pembahasan revisi Perda antara eksekutif dan legislatif tidak akan memakan waktu lama. Bahkan, kemungkinan efektif dapat diterapkan pada tahun anggaran 2022 mendatang.
Sebelumnya, DPRD sempat mempertanyakan tentang kesiapan Pemda setempat atas perampingan struktur OPD sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pada sidang Paripurna beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD Parimo, Suyadi, mempertanyakan sudah sejauh mana langkah yang telah dilakukan Pemda tentang penyederhanaan perangkat daerah untuk diajukan penganggarannya dalam pembahasan APBD Perubahan 2021.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Parimo, Zulfinasran Achmad, mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan tentang perampingan beberapa OPD, dari 36 menjadi 20.
“Apabila hal itu merupakan usulan inisiatif DPRD dan bertepatan Pemda juga mengajukan perampingan OPD, maka usulan yang dibahas dari legislatif,” tutupnya. (***)
