TP PKK Sulsel Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

<p>Ket Foto: Penyandang disabilitas. (Foto/Pixabay)</p>
Ket Foto: Penyandang disabilitas. (Foto/Pixabay)

Sulawesi selatan, gemasulawesi – Tim Penggerak PKK (TP PKK) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mendorong pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Untuk itu pihaknya akan bersinergi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulawesi Selatan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Naoemi Octarina, Kamis 8 Desember 2022.

“Kalangan disabilitas mempunya hak yang sama di masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai pada pelayanan administrasi kependudukan,” kata Naoemi.

Baca: Makassar Penderita HIV/AIDS Terbanyak di Sulawesi Selatan

Administrasi kependudukan, kata Naoemi, begitu penting dan dibutuhkan ketika ingin menggunakan layanan publik.

“Anak-anak kita dapat memberikan situasi yang positif serta mendaftarkan administrasi kependudukan. Supaya mereka mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, serta lainnya,” tuturnya

“Kami ingin melatih kemandirian anak anak. Peran, guru, pemerintah,juga organisasi sangat penting agar mereka biasa mandiri,” lanjutnya.

Baca: Apa Saja Fenomena Langka yang Terjadi di Langit Tanggal 8 Desember 2022?

Sementara untuk di Kota Makassar peyandang disabilitas mendapatkan peluang kerja yang sama.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba mengatakan, salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, pihaknya memberikan apresiasi terhadap beberapa perusahaan yang sudah peluang terhadap penyandang disabilitas.

Baca: Disperindag Morowali Bagikan 3850 Paket Sembako Murah ke Warga Kurang Mampu

Nielma Palamba menerangkan, pihaknya telah menghadirkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai bagian mendukung pemenuhan hak disabilitas menuju kehidupan sejahtera mandiri dan tanpa diskriminatif.

“Unit ini wajib dimiliki oleh pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan. Fungsinya untuk menyediakan pendamping kepada tenaga kerja penyandang disabilitas serta pendamping pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas,” terang Nielma.

Adapun ke 14 perussahaan itu antara lain PT Rekso Nasional Food (McDonald’s Indonesia),  PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Eastern Pearl Flour Mills Makassar,  PT Gangking Raya, PT Tamesti Paliksa Sejahtera, CV Ramlah Mandiri Jaya, PD Parkir Makassar Raya.

Baca: Sepanjang Tahun 2022 Ada Puluhan Kasus Penggunaan Obat Ilegal di Manado

Lalu Mal Phinisi Point, PT Sari Burger Indonesia, Tbk, PT Maruki Internasional Indonesia,  Tbk, PT Midi Utama Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya, PT Angkasa Pura Support. (*/NRU)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Disperindag Morowali Bagikan 3850 Paket Sembako Murah ke Warga Kurang Mampu

Disperindag Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bagikan 3850 paket sembako murah bagi warga kurang mampu.

Bagian Perekonomian dan SDA Morowali Gelar Pasar Murah Isi Ulang Tabung LPG

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali menggelar pasar murah isi ulang tabung gas LPG.

Pemkot Makassar Bentuk Unit Layanan Pekerja Disabilitas

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Disnaker membentuk unit layanan untuk pekerja disabilitas. Layanan itu bermanfaat.

Pemkot Palu Salurkan Bantuan Bagi Korban Gempa Cianjur

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, salurkan bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur

Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 Naik 6,9 Persen

Upah Minimum Kota (UMK) Makassar ditahun 2023 naik sebesar 6,9 persen, dari Rp3.294.962 menjadi Rp3.523.219.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;