Penunjukan Sejumlah Petinggi Gerindra di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat Yakin Telah Dibicarakan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM

Ket. Foto: Demokrat Meyakini Penunjukan Sejumlah Petinggi Gerindra di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Telah Dibicarakan Prabowo dengan Ketua Parpol di KIM
Ket. Foto: Demokrat Meyakini Penunjukan Sejumlah Petinggi Gerindra di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Telah Dibicarakan Prabowo dengan Ketua Parpol di KIM Source: (Foto/ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Politik, gemasulawesi – Herman Khaeron, yang merupakan petinggi DPP Partai Demokrat, menyatakan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih memiliki wewenang untuk mengutus orang-orang paling dekat untuk masuk ke dalam Tim Gugus Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangannya kemarin, 3 Juni 2024, Herman Khaeron meyakini jika penunjukan sejumlah petinggi Partai Gerindra di Tim Gugus Tugas tersebut sebelumnya telah dibicarakan Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik yang tergabung di KIM atau Koalisi Indonesia Maju.

Herman Khaeron menegaskan dirinya tidak mempersoalkan hal tersebut.

Baca Juga:
Mengenai Putusan MA, Pengamat Ungkap Diduga Telah Disiapkan Sejak Lama untuk Memberi Jalan Kaesang Pangarep di Pilkada 2024

Menurutnya, ada kebaikan yang tentu ke depannya dapat untuk memastikan bahwa apa yang perlu dilanjutkan, apa juga yang perlu diperbaiki.

Dikutip dari Antara, dia menilai penunjukan sejumlah orang tertentu di tim sinkronisasi dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat transisi pergantian kepemimpinan yang sebentar lagi akan terjadi.

“Pembentukan tim sinkronisasi tersebut juga salah satu tujuannya berkaitan dengan persoalan APBN,” katanya.

Baca Juga:
Bangga dan Mendukung Penuh, SBY Sebut Pidato Prabowo Terkait Gaza Menunjukkan Keteguhan Sikap dari Pemimpin Indonesia

Herman menerangkan penetapan APBN di tahun 2024 perlu diselaraskan dengan kebutuhan program-program dari pemerintah di tahun 2025 yang nantinya akan dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Dia memastikan tidak ada polemik yang terjadi dalam penunjukan orang-orang tertentu dalam tim sinkronisasi itu.

“Ini dikarenakan penunjukan dilakukan telah sepengetahuan partai-partai pengusung agar Prabowo Subianto nantinya langsung menuntaskan program kerja saat dirinya duduk sebagai presiden,” ujarnya.

Baca Juga:
PAN Usulkan Zita Anjani Maju Sebagai Cawagub Jakarta, PKS Tegaskan Masih Belum Menetapkan Sosok yang Akan Diusung

Diketahui jika sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ditunjuk menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Sementara itu, Ahmad Muzani juga ditunjuk menjadi Wakil Ketua yang diungkapkan oleh Muzani saat melakukan kunjungan terhadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024.

Baca Juga:
Mengenai Pilkada Jakarta, PKB Ungkap Kemungkinan Bertemu dengan Anies Baswedan Pekan Depan

Muzani juga memaparkan tim tersebut ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan berbagai institusi terkait dengan program-program yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Situasi Keamanan Masih Relatif Dinamis, Hadi Tjahjanto Sebut Penyelenggaraan Pilkada di Papua Perlu Menjadi Perhatian Khusus

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Papua perlu menjadi perhatian khusus.

Sistem Rekrutmen Akan Diperketat PDI P, Ganjar Pranowo Sebut Itu Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik

Ganjar Pranowo menyampaikan pengetatan sistem rekrutmen oleh PDI P adalah cara paling fair untuk mendapatkan anggota baru yang lebih baik.

Terkait Pilkada Sumut, Ahok Akui Telah Berkomunikasi dengan Politisi dan Ketua DPP PDI P Sumatera Utara

Ahok menyampaikan telah berkomunikasi dengan politisi dan Ketua DPP PDI P Sumatera Utara Mengenai Pilkada Sumut.

Sebelum Diputuskan, PKS Masih Akan Membahas Usulan DPTW yang Mengusung Anies Baswedan Sebagai Bakal Calon Gubernur di Jakarta

PKS masih akan membahas usulan DPTW yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta.

PDI P Akan Membuka Rakernas V, Presiden Jokowi Dikabarkan Berada di Yogyakarta untuk Melakukan Kegiatan Internal

Presiden Jokowi berada di Yogyakarta untuk melakukan kegiatan internal saat PDI P akan membuka Rakernas V di Jakarta.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;