Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut Paslon kampanye tanpa protokol kesehatan di Pilkada Serentak 2020, akan langsung dibubarkan.
“Bawaslu sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, akan menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran,” ungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tengah, Ruslan Husen, di Palu, Jumat 25 September 2020.
Ia menyatakan, pihaknya akan membubaran dan menghentikan kegiatan kampanye. Terutama terhadap metode kampanye yang mengakibatkan kerumunan dan arak-arakan massa peserta kampanye Pilkada.
Selain itu, pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye juga dapat membuat Bawaslu Sulteng memberi sanksi administrasi.
“Sanksinya berupa larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar, selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu,” terangnya.
Terkait penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan di Pilkada Serentak 2020 kata dia, Bawaslu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian setempat
Apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis dari Bawaslu, pihaknya menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.
Baca juga: Hukuman Mati Menanti Pelaku Penganiayaan Berat di Sienjo
Terkait kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan pertemuan tatap muka terbatas selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Namun, kegiatan harus dilakukan dengan ketat karena dilaksanakan di tengah pandemi virus korona (covid-19).
Pasal 58 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak dalam kondisi bencana Non alam virus corona menyebutkan, pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam ruangan. Jumlah maksimal peserta yaitu 50 orang.
Panitia penyelenggara pertemuan terbatas harus mengatur jarak aman antarpeserta. Minimal, tiap orang diberi jarak satu meter.
“Serta dapat diikuti peserta kampanye (yang tidak mengikuti pertemuan terbatas) secara daring,” bunyi Pasal 58 ayat (2) poin b saat dikutip dari PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
Selanjutnya, peserta diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD). Minimal, mereka harus menggunakan masker.
Penyelenggara juga harus menyediakan sanitasi memadai di ruangan itu. Minimal, ada tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan antiseptik berbasis alkohol (hand sanitizer).
Terakhir, PKPU mewajibkan semua pihak mematuhi ketentuan status penanganan virus corona pada daerah penyelenggara pilkada yang ditetapkan Satuan tugas (satgas) daerah.
Baca juga: Polda Sulteng dan Korem 132 Tadulako Salurkan Sembako
Laporan: Aldi.
