Memprihatinkan! Ruang Kelas Rusak Parah, Siswa SDN 1 Babakan Talang Bandung Barat Terpaksa Belajar di Lapangan Sepak Bola

Siswa SDN 1 Babakan Talang, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat belajar di lapangan sepak bola gegara kelas rusak parah.
Siswa SDN 1 Babakan Talang, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat belajar di lapangan sepak bola gegara kelas rusak parah. Source: Foto/Tangkap layar Instagram @infobdgbaratcimahi

Bandung, gemasulawesi - Situasi miris menimpa puluhan siswa SDN 1 Babakan Talang, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang terpaksa menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lapangan sepak bola. 

Keputusan ini diambil karena sekolah dan ruang kelas SDN 1 Babakan Talang rusak parah akibat bencana pergerakan tanah pada awal Februari 2024 lalu. 

Ambruknya seluruh bangunan sekolah menyebabkan ruang kelas di SDN 1 Babakan Talang tidak lagi dapat digunakan.

Hal ini pun mengakibatkan 90 siswa SDN 1 Babakan Talang menempati 5 ruang kelas kosong di MTS Al-Ikhlas sebagai solusi sementara.

Baca Juga:
Dibiarkan Mati Sendirian, Warga Palestina dengan Down Syndrome Dilaporkan Dianiaya Anjing Militer Penjajah Israel

Namun, janji pemerintah untuk merelokasi bangunan sekolah dan pemukiman warga dalam waktu dua bulan setelah bencana tidak terwujud hingga enam bulan berlalu. 

Dampaknya, siswa-siswa ini terpaksa melaksanakan KBM di lapangan sepak bola karena jarak ke MTS Al-Ikhlas yang jauh menambah beban biaya transportasi bagi orang tua mereka yang sudah terdampak bencana.

Sekolah juga menghadapi kendala finansial karena harus menyewa bangunan sekolah swasta tersebut dengan biaya sebesar Rp2 juta. 

Masalah semakin rumit dengan birokrasi dan persyaratan administratif yang memperlambat proses relokasi. 

Baca Juga:
Menjelajahi Keindahan Legenda dan Alam Tapian Puti di Sumatera Barat, Surga Tersembunyi yang Memikat Hati Para Wisatawan!

Meskipun aparat desa telah berupaya maksimal untuk merelokasi rumah dan fasilitas umum bagi warga terdampak, proses ini masih terhambat.

Pembangunan kembali rumah dan fasilitas sosial seharusnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Namun, keterlambatan dalam proses administratif menghambat realisasi dari rencana tersebut. 

Kompleksitas penanganan bencana alam dan dampak sosialnya terbukti menjadi tantangan yang besar, terutama dalam koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait.

Baca Juga:
Gunakan Truk Milik Warga Sipil yang Disamarkan dengan Plat Nomor Palestina, Lebih dari Selusin Tentara Penjajah Israel Menyusup ke Jenin

Situasi ini memperlihatkan urgensi dalam menangani relokasi infrastruktur pendidikan dan rehabilitasi masyarakat pasca-bencana. 

Dukungan dan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang tepat dapat segera diterapkan demi kesejahteraan pendidikan dan kehidupan masyarakat yang terdampak.

Kondisi siswa-siswa SDN 1 Babakan Talang yang terpaksa belajar di lapangan sepak bola menjadi pengingat akan pentingnya respons cepat dan efektif dari pemerintah dalam menghadapi bencana alam, serta perlunya upaya bersama untuk menjaga kestabilan pendidikan anak-anak Indonesia di tengah tantangan yang tidak terduga seperti ini.

Di media sosial, hal ini pun menuai beragam komentar yang mengecam tanggapan pemerintah yang dinilai lambat dalam mengatasi masalah tersebut.

Baca Juga:
Bongkar Lima Kasus Mafia Tanah Terbesar di Jawa Tengah, Polisi Tangkap 6 Tersangka, Begini Cara Pelaku Melancarkan Aksinya

"Sebenernya indonesia negara yang sangat kaya, tapi dirusak oleh pemerintahnya sendiri," komentar akun @syu***. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Imbas Demo Ratusan Siswa Terkait Dugaan Pungli, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Makassar

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) menonaktifkan kepala sekolah sma negeri 11 makassar usai dugaan adanya kasus pungli muncul

Gerak Cepat! Dinas Pendidikan Sulawesi Barat Beri Bantuan untuk Siswa SD yang Viral Karena Pakai Sandal Jepit di Hari Pertama Sekolah

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat beri bantuan kepada siswa SD Inpres Kulo yang viral karena tak punya sepatu untuk sekolah.

Viral! Kisah Pilu Anak Penjual Sayur di Desa Kuo Sulawesi Barat, Pakai Sandal Jepit di Hari Pertama Masuk Sekolah Karena Tak Punya Uang

Kisah anak penjual sayur di Desa Kuo Sulawesi Barat yang terpaksa pakai sandal jepit di hari pertama masuk sekolah ini viral.

Ngajar Bangku Kosong, SDN Setono Ponorogo Tak Mendapat Siswa Baru di Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2024, Ternyata Ini Penyebabnya

SDN Setono di Kecamatan Jenangan, Ponorogo, tidak mendapat siswa satu pun di tahun ajaran baru 2024. Pihak sekolah beberkan penyebabnya.

Tanggapi Viralnya Demo Siswa Terkait Dugaan Pungli Pembuatan Ijazah, Kepala Sekolah SMAN 11 Makassar Tegas Membantah, Beberkan Fakta Ini

Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 11 Makassar, Nuraliyah dengan tegas membantah adanya dugaan pungutan liar terkait pengambilan ijazah.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;