Gubernur Tekankan Penanganan Pandemi Covid19 Mulai dari Desa

<p>Foto: Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura/biro Pemprov Sulteng.</p>
Foto: Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura/biro Pemprov Sulteng.

Gemasulawesi– Gubernur Sulteng tekankan penanganan pandemi covid19 dimulai dari tingkat desa hingga provinsi.

“Penanganan covid-19 harus bersama-sama,” ungkap Rusdi Mastura, saat rakor bersama Bupati, Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya, Jumat 30 Juli 2021.

Ia meminta, agar pejabat teknis dan kepala daerah Kabupaten/Kota secepatnya mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk percepatan penanganan pandemi covid19.

Baca juga: Wabup Parimo Minta Tambah Kuota Vaksin Covid19

Gubernur Sulawesi Tengah itu mengatakan, kunci menurunkan lonjakan kasus adalah dengan memperkuat penanganan pandemi covid19 yaitu pencegahan di tingkat bawah yaitu desa dan kelurahan.

Selain itu, ia menyarankan agar Puskesmas dioptimalkan untuk penanganan pandemi covid19 dengan merawat pasien bergejala ringan dan sedang.

Hal itu disebabkan karena keterisian rumah sakit sudah maksimal bahkan over kapasitas.

Baca juga: Perpanjangan Masa PPKM di Sulawesi Tengah, Ini Rekomendasi Satgas Covid19 Parigi Moutong

Zona merah covid19 di Sulteng

Informasi dari Laporan Update Pusdatina covid19 Sulteng, per tanggal 29 Juli 2021 ada tujuh Kabupaten dan satu kota berstatus zona merah.

– Banggai Laut: 155

– Banggai: 3197

– Tojo Una-una: 1062

– Poso: 2853

– Morowali Utara: 1420

– Morowali: 1664

Sementara lima lainnya masih berstatus zona orange, berikut total kasus terkonfirmasi positif covid19 per 29 Juli 2021 di tiap daerah:

– Buol: 819

– Toli-toli: 1079

– Banggai Kepulauan: 495

– Donggala: 838

– Parigi Moutong: 1697

Baca juga: Ketua DPRD Minta Satgas Covid19 Parigi Moutong Siaga di Titik Pantau

Sementara itu usulan guna mengoptimalkan puskesmas tangani covid19, Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira sependapat dan mendukung keputusan Gubernur itu.

“Lonjakan kasus akhir-akhir ini banyak bermula dari kontak erat dengan pasien positif,” tuturnya.

Ditambah lagi sosialisasi aturan PPKM belum masif. Hal itu membuat masih banyak didapati kegiatan melibatkan kerumunan di tengah masyarakat.

“Misalnya pesta banyak dihadiri undangan dan ini masih terjadi dimana-mana,” ucapnya.

Ia berharap, agar Pemprov meminta bantuan tabung oksigen kepada perusahaan swasta yang berinvestasi di Sulteng. Sebab persediaan mulai menipis.

“Untuk insentif nakes diharap dapat dipercepat pencairannya untuk memotivasi Nakes berjuang di garis depan,” tutupnya. (**)

Baca juga:”Baru 17 Juta Orang Penerima Vaksin Covid19 Secara Lengkap di Indonesia

...

Artikel Terkait

wave

Gubernur Siap Orbitkan Pengusaha Daerah ke Level Nasional

Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura menyatakan siap orbitkan pengusaha daerah hingga ke level nasional, terutama wirausahawan muda.

DPRD Banggai: Ada Indikasi Kebocoran Pendapatan Daerah Sektor Perikanan

DPRD Banggai, Sulawesi Tengah, menyebut ada indikasi kebocoran pendapatan daerah sektor perikanan, seperti hasil tangkapan nelayan luar.

Jemput Jenazah Covid19, Camat Ampibabo: Itu Spontan

Camat Ampibabo, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, membela diri menyebut jemput jenazah Covid19 dari Puskesmas dilakukan secara spontan

Polisi Bekuk Pasutri Buron Kasus Penipuan ATM di Sulawesi Tengah

Tim Scorpion Ditreskrimum Polda Sulteng bekuk Pasangan suami istri atau Pasutri buron kasus penipuan ATM di beberapa tempat.

Puluhan Pendaftar PPPK-CPNS Dinyatakan TMS

Tercatat puluhan pendaftar PPPK-CPNS dinyatakan TMS di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, karena tidak sesuai ketentuan pendaftaran.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;