Dalam Membangun Kota Layak Anak, Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Adalah Komitmen Pemkot Palu

Ket. Foto: Komitmen Pemkot Palu Adalah Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak
Ket. Foto: Komitmen Pemkot Palu Adalah Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Source: (Foto/Duan)

Palu, gemasulawesi – Pencegahan kekerasan perempuan dan anak adalah komitmen Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam membangun kota layak anak.

Irmayanti Petalolo, yang merupakan Sekretaris Daerah Kota Palu, mengatakan perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi dan pihaknya konsisten memenuhi hak-hak mereka.

Hal tersebut disampaikan Irmayanti Petalolo saat menghadiri pertemuan advokasi dan koordinasi layanan PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak di Palu.

Baca Juga:
2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Labkes Universitas Tadulako Palu Kini Ditahan Kejati Sulawesi Tengah

“Mewujudkan perlindungan dan pencegahan perlu kolaborasi lintas sektor, baik itu antara pemerintah maupun menggandeng LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat membidangi PPA,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga konsisten memberikan layanan advokasi jika sewaktu-waktu terjadi insiden kekerasan terhadap kelompok rentan itu, baik kekerasan verbal maupun fisik.

Dia menyampaikan semakin banyak pihak berkolaborasi dalam urusan pencegahan kekerasan, maka semakin masif layanan komprehensif untuk para korban kekerasan, terutama perempuan dan juga anak.

Baca Juga:
UIN Datokarama Palu dan Konsulat RI di Thailand Menggagas Kerja Sama Internasional

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA beserta Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFPA atau United Nations Population Fund atas konsistensi membantu pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap masyarakat sejak tahun 2021.

Kehadiran 2 institusi tersebut tidak terlepas dari upaya membantu pemulihan pasca bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi tanggal 28 September 2018 di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Dia menyebutkan layanan PPA tidak hanya menjadi tugas pemda, Kemen PPPA juga mempunyai tanggung jawab yang sama sehingga kolaborasi ini semakin kuat.

Baca Juga:
Calon Kepala Daerah Parigi Moutong Diajak Menjaga dan Mewujudkan Pilkada 2024 yang Bermartabat

Dia melanjutkan tahun 2023 Kota Palu mendapatkan penghargaan Kota Layan Anak atau KLA dari KemenPPPA kategori Pratama, bersama dengan 3 kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, dan Poso.

Dia menyampaikan pihaknya berharap prestasi ini dapat bertahan hingga masa mendatang.

“Olehnya, kami terus melakukan edukasi dan literasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Labkes Universitas Tadulako Palu Kini Ditahan Kejati Sulawesi Tengah

Kejati Sulawesi Tengah kini menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laboratorium kesehatan Universitas Tadulako.

UIN Datokarama Palu dan Konsulat RI di Thailand Menggagas Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional di bidang penelitian dan pendidikan digagas oleh UIN Datokarama Palu dan Konsulat RI di Thailand.

Calon Kepala Daerah Parigi Moutong Diajak Menjaga dan Mewujudkan Pilkada 2024 yang Bermartabat

KPU Parigi Moutong mengatakan cakada Parigi Moutong diajak untuk menjaga dan mewujudkan Pilkada 2024 yang bermartabat.

KPU Parigi Moutong Lakukan Sosialisasi Peraturan KPU Jelang Tahapan Kampanye Pilkada Serentak 2024

KPU Parigi Moutong Sosialisasi PERKPU nomor: 13 tahun 2024 tentang kampanye dan PKPU nomor 14 tahun 2024 tentang pelaporan dana kampanye.

Cuan Ratusan Juta! Guru Honorer di Banyuwangi Retas Data BKN dan Menjualnya ke Luar Negeri, Begini Modus Operandi Pelaku

Guru SD yang berstatus honorer di Banyuwangi diduga terlibat akses ilegal data BKN, raih keuntungan hingga ratusan juta dari penjualan data.

Berita Terkini

wave

Gencar Usut Dugaan Pungli Barcode Solar Petani, Jurnalis Malah Diancam Polisikan oleh Oknum Pejabat Dinas TPHP Parigi Moutong

Bukannya Tertibkan Administrasi, Oknum Pejabat Dinas TPHP Parigi Moutong Malah Serang Balik Pers Pakai Ancaman Lapor Polisi.

Jaringan Gurita Barcode Solar Bersubsidi, "Uang Pelicin" Diduga Jadi Budaya di Dinas TPHP Parigi Moutong

Bisnis barcode dinas TPHP Parigi moutong diduga sudah sejak lama menggurita, praktek pungli penerbitan barcode disebut sudah menjadi budaya.

Bau Menyengat Transaksi Barcode Solar: Sektor Pertanian Parigi Moutong Kembali Digerogoti Oknum

Dugaan permainan dalam penerbitan barcode solar untuk petani di Parigi moutong, disebut menjadi ladang cuan oknum pejabat.

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.


See All
; ;