Dalam Membangun Kota Layak Anak, Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Adalah Komitmen Pemkot Palu

Ket. Foto: Komitmen Pemkot Palu Adalah Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak
Ket. Foto: Komitmen Pemkot Palu Adalah Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Source: (Foto/Duan)

Palu, gemasulawesi – Pencegahan kekerasan perempuan dan anak adalah komitmen Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam membangun kota layak anak.

Irmayanti Petalolo, yang merupakan Sekretaris Daerah Kota Palu, mengatakan perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi dan pihaknya konsisten memenuhi hak-hak mereka.

Hal tersebut disampaikan Irmayanti Petalolo saat menghadiri pertemuan advokasi dan koordinasi layanan PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak di Palu.

Baca Juga:
2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Labkes Universitas Tadulako Palu Kini Ditahan Kejati Sulawesi Tengah

“Mewujudkan perlindungan dan pencegahan perlu kolaborasi lintas sektor, baik itu antara pemerintah maupun menggandeng LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat membidangi PPA,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga konsisten memberikan layanan advokasi jika sewaktu-waktu terjadi insiden kekerasan terhadap kelompok rentan itu, baik kekerasan verbal maupun fisik.

Dia menyampaikan semakin banyak pihak berkolaborasi dalam urusan pencegahan kekerasan, maka semakin masif layanan komprehensif untuk para korban kekerasan, terutama perempuan dan juga anak.

Baca Juga:
UIN Datokarama Palu dan Konsulat RI di Thailand Menggagas Kerja Sama Internasional

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA beserta Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFPA atau United Nations Population Fund atas konsistensi membantu pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap masyarakat sejak tahun 2021.

Kehadiran 2 institusi tersebut tidak terlepas dari upaya membantu pemulihan pasca bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi tanggal 28 September 2018 di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Dia menyebutkan layanan PPA tidak hanya menjadi tugas pemda, Kemen PPPA juga mempunyai tanggung jawab yang sama sehingga kolaborasi ini semakin kuat.

Baca Juga:
Calon Kepala Daerah Parigi Moutong Diajak Menjaga dan Mewujudkan Pilkada 2024 yang Bermartabat

Dia melanjutkan tahun 2023 Kota Palu mendapatkan penghargaan Kota Layan Anak atau KLA dari KemenPPPA kategori Pratama, bersama dengan 3 kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, dan Poso.

Dia menyampaikan pihaknya berharap prestasi ini dapat bertahan hingga masa mendatang.

“Olehnya, kami terus melakukan edukasi dan literasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Labkes Universitas Tadulako Palu Kini Ditahan Kejati Sulawesi Tengah

Kejati Sulawesi Tengah kini menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laboratorium kesehatan Universitas Tadulako.

UIN Datokarama Palu dan Konsulat RI di Thailand Menggagas Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional di bidang penelitian dan pendidikan digagas oleh UIN Datokarama Palu dan Konsulat RI di Thailand.

Calon Kepala Daerah Parigi Moutong Diajak Menjaga dan Mewujudkan Pilkada 2024 yang Bermartabat

KPU Parigi Moutong mengatakan cakada Parigi Moutong diajak untuk menjaga dan mewujudkan Pilkada 2024 yang bermartabat.

KPU Parigi Moutong Lakukan Sosialisasi Peraturan KPU Jelang Tahapan Kampanye Pilkada Serentak 2024

KPU Parigi Moutong Sosialisasi PERKPU nomor: 13 tahun 2024 tentang kampanye dan PKPU nomor 14 tahun 2024 tentang pelaporan dana kampanye.

Cuan Ratusan Juta! Guru Honorer di Banyuwangi Retas Data BKN dan Menjualnya ke Luar Negeri, Begini Modus Operandi Pelaku

Guru SD yang berstatus honorer di Banyuwangi diduga terlibat akses ilegal data BKN, raih keuntungan hingga ratusan juta dari penjualan data.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;