Viral! Oknum Polisi Diduga Peras Turis Malaysia Saat Hadiri DWP 2024 di Jakarta Pusat, Dipaksa Bayar Rp700 Juta dengan Alasan Ini

Ilustrasi. Kasus pemerasan oleh oknum polisi di DWP 2024 viral. Turis Malaysia dipaksa bayar suap hingga Rp 700 juta.
Ilustrasi. Kasus pemerasan oleh oknum polisi di DWP 2024 viral. Turis Malaysia dipaksa bayar suap hingga Rp 700 juta. Source: Foto/Pixabay

Jakarta, gemasulawesi - Insiden pemerasan yang melibatkan oknum polisi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi viral. 

Hal ini terungkap setelah beberapa turis asal Malaysia mengungkapkan pengalaman buruk mereka di media sosial. 

Kejadian yang berlangsung selama festival musik yang diadakan belum lama ini membuat banyak turis kecewa dan marah setelah mereka mengaku diperas oleh polisi berpakaian preman. 

Para turis tersebut dipaksa untuk membayar sejumlah uang suap meskipun hasil tes urine mereka negatif.

Baca Juga:
Kapal Tongkang yang Kandas di Pandeglang Tak Kunjung Dievakuasi, Tumpahan Batu Bara Ancam Kelestarian Pulau Popole

Menurut pengakuan beberapa turis, insiden ini terjadi ketika keramaian tengah memuncak, khususnya saat penampilan DJ Steve Aoki.

Pada saat itu, polisi yang tidak mengenakan seragam resmi mulai menangkap beberapa penonton yang mereka anggap mencurigakan, terutama turis yang berasal dari Malaysia.

Para turis tersebut kemudian diperintahkan untuk menjalani tes urine secara tiba-tiba dan paspor mereka disita oleh polisi tanpa diberikan penjelasan yang jelas.

Salah satu turis mengungkapkan melalui akun media sosialnya, "Kami sedang menikmati acara, tetapi tiba-tiba polisi datang dan menangkap kami satu per satu tanpa alasan yang jelas. Kami hanya diberi tahu untuk tes urine dan paspor kami langsung disita."

Baca Juga:
Viral Skandal Pabrik Uang Palsu di Kampus UIN Alauddin, Oknum ASN dan Politisi Ikut Terlibat, Begini Kata Rektor

Setelah dilakukan tes urine, meskipun hasilnya negatif, polisi masih meminta uang dalam jumlah besar sebagai syarat agar mereka bisa dibebaskan. 

Para korban pemerasan tersebut menyebutkan bahwa jumlah uang yang diminta sangat tinggi, mulai dari 90.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp315 juta) hingga 200.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp700 juta). 

"Mereka memaksa kami untuk membayar uang yang sangat besar meskipun tes urine kami negatif, ini sangat tidak adil dan kami merasa diperlakukan seperti ini hanya karena kami turis," ungkap salah satu korban yang merasa sangat kecewa dengan perlakuan tersebut.

Viralnya kasus pemerasan ini kemudian mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk para pengguna media sosial yang turut mengungkapkan kemarahan mereka. 

Baca Juga:
Ganjar Pranowo Bingung dengan Pernyataan Presiden Prabowo yang Sebut Bakal Maafkan Koruptor: Kan Ada Proses Hukumnya

Melalui tagar #BoikotDjakartaWarehouseProject, mereka menyuarakan protes terhadap tindakan oknum polisi tersebut. 

Tidak hanya turis, banyak warga Indonesia juga merasa malu dan kecewa dengan peristiwa ini yang dapat merusak citra Indonesia sebagai tuan rumah acara internasional.

Menanggapi hal ini, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat membantah adanya pemerasan yang dilakukan oleh anggota mereka. 

Kompol Jamalinus Nababan, Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat, dalam keterangannya mengatakan bahwa pihak kepolisian hanya bertugas untuk mengamankan jalannya acara DWP 2024. 

Baca Juga:
Soroti Nilai Tukar Rupiah Melemah di Era Pemerintahan Prabowo, Hilmi Firdausi Bandingkan dengan Era BJ Habibie

"Sejauh yang kami ketahui, kami tidak menerima laporan mengenai pemerasan seperti yang diberitakan. Kami akan memeriksa lebih lanjut apakah ada kejadian seperti yang dikatakan oleh para turis tersebut," ujar Jamalinus pada Jumat, 20 Desember 2024.

Meski begitu, banyak pihak yang tetap mengecam peristiwa tersebut, salah satunya adalah anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan, yang mengungkapkan rasa malu dan kecewa. 

"Kita harus menjadi tuan rumah yang baik, bukan malah memalak tamu. Apa yang terjadi ini sangat memalukan dan merusak citra Indonesia," ujar Hinca.

Kasus ini mencuatkan kekhawatiran tentang integritas aparat kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik. 

Baca Juga:
Cara Mengatasi Lag Input Keyboard di Windows 10 dan 11: Perbaikan Cepat untuk Keterlambatan yang Mengganggu

Banyak yang berpendapat bahwa tindakan oknum polisi tersebut tidak hanya merugikan turis, tetapi juga mengganggu reputasi Indonesia di mata dunia internasional. 

Oleh karena itu, banyak pihak mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan oknum-oknum yang terlibat dalam pemerasan tersebut diberikan sanksi tegas. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

Kapal Tongkang yang Kandas di Pandeglang Tak Kunjung Dievakuasi, Tumpahan Batu Bara Ancam Kelestarian Pulau Popole

Kapal tongkang Banten 2 Labuan terdampar di Pulau Popole, mencemari laut dan mengancam kehidupan nelayan setempat.

Viral Skandal Pabrik Uang Palsu di Kampus UIN Alauddin, Oknum ASN dan Politisi Ikut Terlibat, Begini Kata Rektor

Pabrik uang palsu di UIN Alauddin gegerkan publik. Politisi dan ASN terlibat, mesin cetak besar disita.

Panik! Mobil Sedan yang Terbakar di Margonda Raya Depok Sebabkan Arus Lalu Lintas Lumpuh Sejam Lebih, Begini Kronologinya

Penyebab kebakaran mobil sedan di Margonda Raya Depok masih diselidiki. Arus lalu lintas sempat terhenti total.

Mahasiswa UIN Datokarama Palu Berhasil Meraih Juara 1 Lomba Debat yang Diadakan HMPS Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo

Juara 1 lomba debat yang diadakan oleh HPMS Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo berhasil diraih oleh mahasiswa UIN Datokarama Palu.

Sulawesi Tengah Surplus Beras Sebanyak 137.500 Ton Tahun 2024 dari Jumlah Produksi 449.675 Ton

Provinsi Sulawesi Tengah surplus beras 137.500tahun 2024 dari jumlah produksi yang sebanyak 449.675 ton beras.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;