Tegas! 2 Pegawai yang Terlibat Sindikat Uang Palsu di Kampus UIN Alauddin Makassar Dipecat Secara Tidak Hormat, Rektor: Saya Malu

Sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar terbongkar. Polisi tetapkan 17 tersangka, termasuk dua pegawai kampus.
Sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar terbongkar. Polisi tetapkan 17 tersangka, termasuk dua pegawai kampus. Source: Foto/Instagram @hamdanjuhannis

Makassar, gemasulawesi - Kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga mencoreng nama baik kampus tersebut. 

Perpustakaan kampus yang seharusnya menjadi pusat ilmu pengetahuan malah dijadikan tempat produksi uang palsu oleh beberapa oknum. 

Polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk dua pegawai UIN Alauddin.

Rektor UIN Alauddin, Hamdan Juhanis, secara terbuka menyampaikan rasa malu dan kekecewaannya atas insiden ini. 

Baca Juga:
Tanggapi Viralnya Dugaan Pemerasan Turis Malaysia di DWP 2024, Polda Metro Jaya Janji Usut Tuntas dan Kejar Oknum yang Terlibat

Ia menegaskan bahwa kampus tidak akan mentolerir tindakan tersebut dan mendukung penuh proses hukum. 

“Sebagai Rektor, saya malu, saya marah. Setengah mati kami membangun reputasi kampus, tetapi dirusak oleh tindakan oknum seperti ini,” ujarnya, dikutip pada Jumat, 20 Desember 2024.

Hamdan juga mengungkapkan bahwa kedua pegawai UIN Alauddin yang terlibat dalam kasus ini telah dipecat secara tidak hormat. 

Langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas kampus dan memberikan contoh bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi.

Baca Juga:
Sebut Negara dan Rakyat Alami Kesulitan, Said Didu Minta Sri Mulyani Tanggung Jawab: Sudah Jadi Menkeu 20 Tahun

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, menjelaskan bahwa sindikat ini awalnya beroperasi dalam skala kecil di rumah salah satu tersangka, ASS, yang merupakan seorang politisi. 

Namun, seiring berjalannya waktu, mereka memindahkan operasi ke kampus UIN Alauddin dan menggunakan mesin cetak yang lebih besar untuk meningkatkan produksi.

“Mesin cetak dan bahan baku untuk memproduksi uang palsu ini didanai oleh ASS, salah satu DPO dalam kasus ini. Dia juga pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Makassar pada 2013,” ungkap Yudhiawan. 

Mesin cetak tersebut dibeli dengan harga Rp600 juta dan mampu memproduksi uang palsu dalam jumlah besar.

Baca Juga:
Mendagri Sebut Anggaran Stunting Rp 10 M Tetapi Diterima Rakyat Rp 2 M, Susi Pudjiastuti: Terlalu Banyak untuk Rapat

Selain memberikan dukungan penuh kepada kepolisian, pihak kampus juga memastikan akan memperkuat pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa. 

Hamdan Juhanis menyebutkan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi UIN Alauddin untuk lebih waspada terhadap penyalahgunaan fasilitas kampus.

Kapolda Sulawesi Selatan menambahkan bahwa upaya pengusutan kasus ini akan terus dilakukan hingga semua pihak yang terlibat, baik internal kampus maupun pihak luar, dapat dimintai pertanggungjawaban. 

“Kami tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat, baik oknum internal kampus maupun pihak eksternal, diproses hukum,” tegas Yudhiawan.

Baca Juga:
Singgung Palestina Saat Pidato di Mesir, Prabowo Sebut Negara Lain Cuma Nyatakan Dukungan Tanpa Ciptakan Perubahan

Insiden ini jelas memberikan dampak besar terhadap reputasi UIN Alauddin Makassar. Hamdan berharap agar masyarakat tidak menghakimi seluruh civitas akademika karena tindakan segelintir orang. 

“Kami mohon agar masyarakat melihat ini sebagai ulah oknum. Kami akan terus bekerja keras memulihkan nama baik kampus,” tutup Hamdan. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

Tanggapi Viralnya Dugaan Pemerasan Turis Malaysia di DWP 2024, Polda Metro Jaya Janji Usut Tuntas dan Kejar Oknum yang Terlibat

Dugaan pemerasan turis Malaysia di DWP 2024 viral. Polda Metro Jaya usut kasus, total suap Rp 32 miliar.

Viral! Oknum Polisi Diduga Peras Turis Malaysia Saat Hadiri DWP 2024 di Jakarta Pusat, Dipaksa Bayar Rp700 Juta dengan Alasan Ini

Turis Malaysia ungkap pengalaman diperas oleh polisi di DWP 2024. Kasus memalukan ini mencuri perhatian publik.

Kapal Tongkang yang Kandas di Pandeglang Tak Kunjung Dievakuasi, Tumpahan Batu Bara Ancam Kelestarian Pulau Popole

Kapal tongkang Banten 2 Labuan terdampar di Pulau Popole, mencemari laut dan mengancam kehidupan nelayan setempat.

Viral Skandal Pabrik Uang Palsu di Kampus UIN Alauddin, Oknum ASN dan Politisi Ikut Terlibat, Begini Kata Rektor

Pabrik uang palsu di UIN Alauddin gegerkan publik. Politisi dan ASN terlibat, mesin cetak besar disita.

Panik! Mobil Sedan yang Terbakar di Margonda Raya Depok Sebabkan Arus Lalu Lintas Lumpuh Sejam Lebih, Begini Kronologinya

Penyebab kebakaran mobil sedan di Margonda Raya Depok masih diselidiki. Arus lalu lintas sempat terhenti total.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;