Kematian bayi dan ibu melahirkan di Parigi Moutong melonjak drastis.
"Delapan dari 24 puskesmas di Kabupaten Parimo belum berfungsi sebagai PONED," ujar Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong Irwan di Kantor Bappelitbangda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Senin, 19 Oktober 2026.
Ketiadaan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar memicu ancaman serius keselamatan warga.
Profil Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong 2025 mencatat angka kematian ibu naik menjadi 10 kasus dari tahun sebelumnya sembilan kasus.
Kasus kematian anak balita melonjak dari 60 kasus pada 2024 menjadi 81 kasus pada 2025.
Sebanyak 70 kasus merupakan kematian bayi baru lahir rentang usia nol hingga 28 hari.
Kondisi darurat ini menuntut pembenahan mendasar sistem pelayanan kesehatan daerah secara menyeluruh.
Pemerintah daerah bersama Bappenas memperkuat pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak.
"Kebutuhan anggaran untuk 73 kegiatan terkait penurunan kematian ibu dan anak diperkirakan mencapai Rp120 miliar," kata Irwan.
Dana raksasa ini disiapkan mencakup perbaikan fasilitas kesehatan hingga pembangunan infrastruktur penunjang.
Dukungan lintas sektor difokuskan pada pembenahan akses jalan, penyediaan air bersih, serta sanitasi pemukiman.
Empat organisasi perangkat daerah seperti Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan BPKAD merapatkan barisan.
Pemerintah daerah menyempurnaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Kematian Ibu dan Anak periode 2026–2030.
Enam puskesmas menjadi lokus prioritas yaitu Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi.
Penetapan wilayah mempertimbangkan angka kematian, tingkat kelahiran, serta kondisi geografis medan lapangan.
Seluruh target program diintegrasikan ke dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 hingga 2030.
"Kebutuhan itu mencakup dukungan lintas sektor, antara lain akses jalan, air bersih, dan sanitasi," kata Irwan.
