Berita parigi moutong, gemasulawesi– Surat Edaran PPKM Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berlakukan pembatasan jam operasional pelaku usaha.
“Surat edaran itu dikeluarkan Bupati Parigi Moutong setelah rapat Tim Satgas Pencegahan Covid-19 beberapa hari kemarin, dimana wilayah kita kembali berada di zona orange,” ungkap Kepala Sekretariat Tim Satgas Pencegahan Covid-19 Parigi Moutong, Idran, di ruang kerjanya, Rabu 14 Juli 2021.
Surat edaran edaran PPKM Parigi Moutong itu dikeluarkan untuk menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor: 443/545/DINKES tentang PPKM berbasis Mikro. Dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di wilayah kecamatan, desa, kelurahan.
Baca juga: Kota Palu Berlakukan Pembatasan Jam Operasional Usaha
Penerapan PPKM berbasis Mikro di Parigi Moutong, akan mulai dilaksanakan. Dan sebagai langkah awal pihaknya akan melaksanakan sosialisasi selama satu minggu kedepan kepada seluruh pihak terkait.
Misalnya, pelaku usaha café, rumah makan, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan surat edaran PPKM Parigi Moutong, jam operasionalnya hanya sampai pukul 22.00 Wita.
“Jadi kami akan melakukan sosialisasi dengan menyebarkan seluruh tadi keseluruh kalangan, pelaku usaha, hingga ketingkat kecamatan,” kata dia.
Dalam surat edaran PPKM Parigi Moutong itu juga disebutkan, akan diaktifkan kembali posko perbatasan lintas provinsi di Desa Sijoli.
Baca juga: Langgar Jam Operasional, Pemkot Palu Denda Pelaku Usaha Rp 2 Juta
Pelaku perjalanan wajib bawa rapid tes antigen
Kemudian, pelaku perjalanan masuk ke Kabupaten Parigi Moutong, baik menggunakan jalur laut dan darat, wajib menunjukan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen negative berlaku 1×24 jam atau PCR negative berlaku 2×24 jam. Dan telah dicek keasliannya petugas pemeriksa di posko perbatasan dan Pelabuhan.
“Ada juga larangan kepada ASN untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah, terkecuali dianggap sangat penting dan harus dihadiri,” jelasnya.
Pihaknya berharap, masyarakat dapat menaati seluruh aturan dalam surat edaran Bupati itu, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Sebab, pihaknya khawatir penerapan protokol kesehatan tidak disiplin, akan merubah zona wilayah Parigi Moutong menjadi merah.
Disamping itu, sesuai edaran edaran PPKM Parigi Moutong usai dilakukan sosialisasi dan edukasi, namun masih ditemukan masyarakat melanggar akan diberikan sanksi tegas.
“Sanksi tegas itu untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat yang masih saja lalai dengan protokol kesehatan,” tutupnya. (***)
Baca juga: Gubernur Sulteng Positif Covid-19, Pemerintahan Berjalan Virtual
