Kementerian PUPR Sebut Longsor Amurang Bencana Geologi

<p>Foto/Istimewa</p>
Foto/Istimewa

Berita Sulawesi Utara, gemasulawesi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebutkan bencana longsor yang terjadi di Pantai Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, pada 15 Juni 2022 merupakan bencana geologi.

Akibat bencana Pantai Amurang, 34 rumah hilang, 11 rumah rusak berat, 64 rumah masih kritis, jembatan ambruk, jalan ambruk sepanjang 405 meter, dan beberapa fasilitas wisata, air minum, dan fasilitas umum lainnya rusak.

“Bencana alam longsor di pesisir Pantai Amurang merupakan bencana geologi berupa amblas atau longsoran massa daratan ke arah laut dengan bidang gelincir berbentuk rotasi,” ucap Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) I di bawah Kementerian PUPR, I Komang Sudana, Senin 15 Agustus 2022.

Kejadian ini, kata dia, menyebabkan keruntuhan dan rusaknya infrastruktur jalan, jembatan, rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial, namun tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dia mengatakan, longsor tersebut menyebabkan penurunan elevasi kontur dasar laut.

Penurunan terdalam terjadi di muara Sungai Ranowangko (STA.0+200) yang semula Lower Low Water Level (LLWL) -0,08 meter menjadi -50,68 meter LLWL pada jarak sekitar 100 meter dari jembatan ambruk. Sumbu. Sebagai kesimpulan dari usulan teknis berikut, panjang lapangan longsoran adalah 477 meter dengan perpindahan daratan ke laut sebesar 2,34 juta m3.

Perosotan yang terbuat dari material batuan longsor bergerak lebih dari satu kilometer ke arah laut karena pantai yang curam.

“Dari hasil analisis data bathimetri diketahui volume material longsoran bahkan lebih kecil dari volume endapan sedimen di laut yaitu 2,62 juta m3. Hal ini disebabkan adanya sedimentasi pada periode 2012-2022 atau 10 tahun,” ucap Komang.

Penyebab bencana longsor Pantai Amurang berikutnya adalah kombinasi dari beberapa faktor yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Diantaranya adalah litologi alam berupa endapan sedimen yang memiliki daya ikat lemah dan kohesivitas rendah.

Baca: LBH Manado Beberkan Kronologi Polisi Diduga Tembak Warga

“Artinya sampai hunian tetap (huntap) tersebut belum selesai, pemerintah akan terus menjamin logistiknya melalui dana APBD. Sementara anggaran kami terbatas, ”katanya.

Saat ini, kata dia, 114 kepala keluarga yang sebelumnya menempati berbagai tempat pengungsian, termasuk rumah kerabat, telah dipindahkan ke tempat hunian sementara.

Sebanyak 114 Kepala keluarga (KK) juga akan menempati hunian tetap yang akan dibangun pemerintah pusat setelah melalui proses verifikasi lanjutan.

“Mudah-mudahan pembangunannya bisa selesai secepatnya sehingga mereka bisa pindah dari hunian sementara ke hunian tetap,” harapnya. (*/Ikh)

Baca: Kasat Narkoba Karawang Ditangkap Edarkan Ratusan Gram Sabu

Ikuti Update Berita Terkini Gema Sulawesi di: Google News

...

Artikel Terkait

wave

Ditlantas Sulawesi Tengah Mulai Berlakukan Pelat Nomor Putih

berlakukan penggunaan warna tanda nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias pelat nomor, perubahan dari latar hitam tulisan putih

Polda Sulawesi Tengah Tindak Tegas Calo Rekrut Anggota Polri

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, tindak tegas dan berantas polisi yang jadi calo rekrut anggota Polri gelombang II tahun anggaran

Tim Relawan Tagana Bantu Bersihkan Rumah Warga di Torue

Tim relawan Tagana membantu membersihkan rumah warga korban banjir di Desa Torue, dari sisa-sisa material lumpur yang kembali diterjang

Dua Sekolah di Torue Dibangun Tanggul Sementara

Dua sekolah SDN dan SMPN Torue dibangun tanggul sementara oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi

Peduli Korban Banjir, Relawan Musisi Palu-Sigi Salurkan Bantuan

Peduli korban banjir bandang Desa Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, relawan musisi Palu-Sigi salurkan bantuan

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;