Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, gunakan Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat (E-PPBGM) untuk perkuat sistem manajemen pengelolaan data stunting.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Irwan dalam kegiatan lokakarya analisis situasi stunting, di Parigi, Senin 24 Oktober 2022.
“Penting untuk memperkuat manajemen, agar terbentuk kesadaran dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian,” ucap Irwan.
Ia menjelaskan, Parigi Moutong saat ini telah melakukan aksi konvergensi keenam dan ketujuh, yaitu sistem manajemen data stunting, kemudian pengukuran dan publikasi stunting.
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan melalui setiap Puskesmas harus memastikan bahwa kegiatan pengukuran tinggi badan dan berat badan serta publikasi dilakukan secara optimal, sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang telah dimuat dalam e-PPBGM akan dipublikasikan di tingkat nasional guna perkuat manajemen pengelolaan data stunting. Sebelum pemuatan, harus dipastikan penggunaan antropometri atau alat untuk menilai status gizi anak dilakukan berdasarkan ketentuan,” kata Irwan.
Ia menjelaskan, Pemda Parigi Moutong melakukan upaya pencegahan dan pengendalian stunting dari tahun 2019 hingga 2022 karena daerah tersebut terdaftar sebagai salah satu tempat ppenanganan stunting di Sulawesi Tengah.
Melalui intervensi berbagai program selama empat tahun terakhir, pemerintah daerah telah membantu 1.235 orang yang mengalami stunting.
Baca: Longsor di Majene, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalan
“Diharapkan prevalensi stunting dapat diturunkan menjadi 11% pada tahun 2023, seperti yang ditunjukkan oleh e-PPBGM, dan di bawah 26%, seperti yang ditunjukkan oleh data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI),” ucap Irwan.
Ia menambahkan, Pemda Parigi Moutong akan memperkuat bidan terkait penggunaan alat ukur status gizi anak sehingga data pengukuran dan penimbangan aktivitas penimbangan berat badan anak akurat.
Selain intervensi tahun depan, pemerintah daerah menargetkan 278 desa, meskipun 71 desa telah ditetapkan sebagai lokus.
“Semua desa bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan penanganan. Kami juga berusaha mencegah pernikahan dini karena pernikahan dini merupakan salah satu pemicu stunting,” pungkas Irwan. (*/Ikh)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
Editor: Muhammad Ikhsan
