Hari Terakhir Rekrutmen PPK di KPU Makassar, 1.420 Mendaftar

<p>Ket Foto: Rekrutmen hari terakhir PPK KPU Kota Makassar (Foto/Facebook Mukhlis Al Faruq)</p>
Ket Foto: Rekrutmen hari terakhir PPK KPU Kota Makassar (Foto/Facebook Mukhlis Al Faruq)

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Hari terakhir rekrutmen pendaftar calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 1.420 orang pada hari terakhir yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 29 November 2022.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari di Makassar, Selasa 29 November 2022.

“Hari ini adalah batas akhir rekrutmen calon Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, data terakhir pendaftaran ke KPU Kota Makassar menyebutkan ada 1.420 calon PPK dari 15 kecamatan setempat di sana,” ucap Endang Sari.

Menurutnya, sesuai “time line” pembentukan PPK yang dikeluarkan KPU RI, pihaknya akan melanjutkan pemeriksaan administrasi.

Baca: KPU Kota Makassar Buka Rekrutmen Badan Adhoc

Kemudian diumumkan bahwa berkas yang disetujui akan diikuti dengan tes tertulis berbasis komputer.

Menurut data KPU Kota Makassar, dari 15 kecamatan, pendaftar terbanyak berasal dari kecamatan Rappocini, atau 217 orang.

Sedangkan di Kabupaten Sangkarrang minimal 14 orang.

Baca: Dalam Beberapa Bulan Terakhir Polrestabes Makassar Tangani 9 Kasus Pembuangan Orok Bayi

Mengenai bahasa dalam juknis, Endang mengatakan bahwa Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang juknis pembentukan lembaga ad hoc menyatakan bahwa dalam hal pada akhir tahun masa pendaftaran disana apabila tidak ada peserta atau kurang dari 2x jumlah PPK dan PPS yang diwajibkan mendaftar, maka masa pendaftaran dapat diperpanjang 3 (tiga) hari.

Oleh karena itu, lanjutnya, KPU Makassar menggelar rapat paripurna pada pukul 23.59 WITA untuk mengantisipasi adanya perpanjangan.

Menurutnya, sejak dibukanya pendaftaran pendaftaran pada 20 November 2022 hingga hari kesembilan (terakhir), telah terdaftar 1.420 pendaftar kebutuhan anggota PPK di 15 kecamatan, yakni 75 orang.

Baca: KPU Parigi Moutong Verifikasi Faktual 8 Parpol Peserta Pemilu

Dari 15 kecamatan di Kota Makassar, kecamatan Rappocini memiliki pendaftar terbanyak dengan 217 orang.

Untuk jumlah pendaftar terkecil, lanjutnya, Kabupaten Pulau Sangkarrang tercatat 14 orang, disusul Kabupaten Ujung Pandang 26 orang dan Kabupaten Wajo 30 orang.

Saat ini Endang mengatakan, antusiasme pendaftar PPK tahun ini luar biasa. Terbukti pada hari kesembilan lebih dari seribu telah terdaftar. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Dinkes Palu Catat 151 Kasus HIV/AIDS Dalam 10 Bulan

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu menemukan kurang lebih 151 kasus HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, dalam kurun waktu 10 bulan

Sangia Wambulu Diguncang Gempa Magnitudo 3,0

Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara, pada Selasa pukul 19.18 WITA diguncang gempa magnitudo 3,0

Dalam Beberapa Bulan Terakhir Polrestabes Makassar Tangani 9 Kasus Pembuangan Orok Bayi

Bahkan Polrestabes Makassar telah menangani 9 kasus pembuangan orok bayi yang kerap terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Luwu Timur Manfaatkan Medsos

Tingkatkan partisipasi pemula, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memanfaatkan media sosial (medsos)

Polisi di Sulawesi Selatan Tarik Baju dan Todongkan Pistol ke Santri

Polisi tarik baju dan todongkan pistol (senjata api) kesejumlah santri Pondok Pesantren Imam Az - Zuhri, Gowa, Sulawesi Selatan

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;