Pejabat Kena OTT KPK Berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara

<p>Foto: Illustrasi. Pejabat Kena OTT KPK Berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.</p>
Foto: Illustrasi. Pejabat Kena OTT KPK Berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gemasulawesi– Pejabat kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

“Kami masih proses menyelidik, mohon bersabar nanti kami kabari lebih lanjut,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis 16 September 2021.

Tim Satuan Tugas KPK OTT terhadap beberapa orang berkait korupsi pejabat di Kabupaten Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, Rabu 15 September 2021 malam.

Baca juga: OTT Bupati Banggai Laut, KPK Turut Amankan 16 Orang

“Benar, jam 8 malam tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kalimantan Selatan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, seperti diberitakan, Kamis 16 September 2021.

Beberapa orang yang diamankan, katanya, sudah ada di gedung Merah Putih KPK. Mereka sedang diperiksa secara intensif.

Namun, dia belum bisa memberi keterangan tentang pihak-pihak yang ditangkap tangan itu.

Ali mengatakan, penyidik memiliki waktu 1×24 jam menentukan status pihak-pihak yang ditangkap itu.

Baca juga: Bupati Probolinggo dan Suaminya Bersama 8 ASN Kena OTT KPK

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK menjalankan OTT dan mengamankan 10 orang termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, anggota DPR RI dari Partai Nasdem dengan dugaan berkait suap jabatan.

Baca juga: Bupati Lampung Utara Terjaring OTT KPK

Juru bicara KPK Ali Fikri, beberapa waktu lalu di Jakarta menyampaikan, selain Bupati dan suaminya, juga diamankan beberapa orang ASN.

Setelah diamankan pukul 05.25 WIB, mereka dibawa ke markas Polda Jawa Timur untuk kemudian diterbangkan guna menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

Baca juga: Bupati Lampung Utara Terjaring OTT KPK

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku, sampai Senin siang belum menerima kabar resmi mengenai OTT KPK Bupati Probolinggo dan suaminya itu.

“Kami di Partai Nasdem ketika ada pejabat publik yang kena OTT KPK, ketika sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia otomatis dinyatakan mengundurkan diri dari partai,” ujar Ali dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta. (****)

Baca juga: KPK Amankan Uang 2 Miliar Hasil OTT Bupati Banggai Laut

...

Artikel Terkait

wave

Tiga Pelaku Pembuat Inex Palsu di Johar Baru, Diancam 15 Tahun Penjara

Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan tiga tersangka kasus pabrik rumahan inex palsu di Johar Baru, diancam hukuman 15 tahun penjara

Pasutri Pengedar Narkoba di Medan Terancam Hukuman Mati

Pasutri pengedar Narkoba di Medan terancam hukuman mati karena diduga memproduksi pil ekstasi dan mengedarkannya ke tempat hiburan.

Kejagung Sita Dua Mobil Mewah dari Tersangka Dugaan Korupsi PT Asabri

Kejagung RI menyita dua unit mobil mewah milik Teddy Tjockrosaputro, tersangka dugaan korupsi PT Asabri (Persero), Senin 13 September 2021.

ICW Sebut Aparat Desa Sangat Korup di Semester Pertama 2021

ICW melaporkan anggaran dana desa ialah dana sangat rentan dikorupsi. Semester I 2021, pemerintah dan aparat desa jumlah korupsi terbanyak.

Pelaku Pencurian Modus Bansos Diancam Tujuh tahun Penjara

Polisi menangkap satu dari dua orang pelaku pencurian modus memberikan Bansos. Pelaku itu diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Berita Terkini

wave

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.


See All
; ;