Komisaris UNRWA Peringatkan Penjajah Israel Telah Berhenti Memberikan Visa kepada Staf LSM

Ket. Foto: Komisaris UNRWA Memperingatkan Penjajah Israel Telah Berhenti untuk Memberikan Visa kepada Staf Organisasi Non-Pemerintah Internasional
Ket. Foto: Komisaris UNRWA Memperingatkan Penjajah Israel Telah Berhenti untuk Memberikan Visa kepada Staf Organisasi Non-Pemerintah Internasional Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Komisaris UNRWA, Philippe Lazzarini, memperingatkan penjajah Israel telah berhenti memberikan visa kepada kepala dan staf LSM atau organisasi non-pemerintah internasional.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial X, Philippe Lazzarini menyebutkan organisasi-organisasi kemanusiaan dan media internasional dilarang melakukan pekerjaan mereka dengan benar.

Philippe Lazzarini menambahkan ini harus diakhiri dan pembatasan harus dicabut terhadap organisasi-organisai yang telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang memerlukan dalam kemitraan erat dengan PBB.

Baca Juga:
27 Menteri Penjajah Israel dan Anggota Knesset Menyerukan Netanyahu untuk Mengusir Warga Sipil di Gaza Utara ke Selatan

“Pemerintah penjajah Israel secara bertahap menghentikan representasi dari organisasi kemanusiaan atau mereka yang terlibat dalam pelaporan kekejaman perang ini dan dampaknya terhadap warga sipil,” katanya.

Dia memperingatkan seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan kemanusiaan, lebih banyak pekerja kemanusiaan dibutuhkan, bukan lebih sedikit.

“Yang terjadi sekarang justru sebaliknya,” ucapnya.

Baca Juga:
Tentara Penjajah Israel Mengumumkan 4 Tentara Lagi Tewas dan 7 Lainnya Terluka selama Pertempuran Darat di Rafah

Dia menyatakan organisasi kemanusiaan dan media internasional terhalang untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Di bulan Desember 2023, penjajah Israel menyampaikan kepada PBB bahwa mereka tidak akan memperbarui visa untuk Lynn Hastings, yang merupakan Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki.

Pada akhir bulan tersebut, Eli Cohen, yang merupakan Menteri Luar Negeri penjajah Israel, mengumumkan dia menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk tidak memperpanjang visa salah satu karyawan organisasi itu di penjajah Israel dan menolak permintaan visa karyawan lainnya.

Baca Juga:
Tim Penyelamat Berjuang untuk Menyelamatkan 80 Warga Palestina yang Terjebak di Bawah Reruntuhan di Bureij

Cohen menuduh PBB melegitimasi kejahatan perang dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan, menerbitkan fitnah berdarah yang tidak berdasar dan mengabaikan tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan penjajah Israel.

Tetapi penjajah Israel secara aktif mencegah staf PBB berbicara kepada para korban dan saksi mata peristiwa 7 Oktober 2024 ke wilayah yang dikuasai oleh penjajah Israel, dengan klaim bahwa wanita penjajah Israel telah diperkosa pada hari tersebut kini dipertanyakan tanpa ada korban yang melapor. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

27 Menteri Penjajah Israel dan Anggota Knesset Menyerukan Netanyahu untuk Mengusir Warga Sipil di Gaza Utara ke Selatan

Sekelompok menteri dan anggota Knesset penjajah Israel menyerukan PM penjajah Israel untuk mengusir warga sipil di Gaza utara.

Tentara Penjajah Israel Mengumumkan 4 Tentara Lagi Tewas dan 7 Lainnya Terluka selama Pertempuran Darat di Rafah

Diumumkan bahwa 4 tentara penjajah Israel dan 7 tentara terluka selama pertempuran darat yang berlangsung di Rafah, Jalur Gaza.

Tim Penyelamat Berjuang untuk Menyelamatkan 80 Warga Palestina yang Terjebak di Bawah Reruntuhan di Bureij

80 orang warga Palestina yang terjebak di bawah reruntuhan di Kamp Pengungsi Bureij sedang berusaha diselamatkan tim penyelamat.

Pengadilan Penjajah Israel Mempertimbangkan Melarang Mahasiswa Palestina Ikut Serta dalam Pemilihan Universitas Haifa

Pelarangan mahasiswa Palestina untuk ikut serta dalam pemilihan Universitas Haifa dipertimbangkan pengadilan penjajah Israel.

Penjajah Israel Berupaya Membuat RUU yang Mengizinkan Polisi Menyelidiki Hasutan Terorisme Tanpa Persetujuan

RUU yang mengizinkan polisi untuk menyelidiki hasutan terorisme tanpa persetujuan diupayakan dibuat oleh penjajah Israel.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;