Internasional, gemasulawesi – Penjajah Israel telah menyetujui sanksi terhadap surat kabar tertua di negara penjajah Israel, Haaretz.
Menteri Komunikasi penjajah Israel menyampaikan publikasi itu merugikan legitimasi penjajah Israel dan haknya untuk membela diri.
“Dan khususnya pernyataan yang dibuat di London oleh penerbit Haaretz Amos Schocken yang mendukung terorisme dan menyerukan penerapan sanksi terhadap pemerintah,” lapor Haaretz pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, waktu setempat.
Baca Juga:
Pemerintah Penjajah Israel Menunjuk Sekutu Netanyahu sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat
Penjajah Israel telah menyetujui resolusi untuk memutuskan hubungan dengan kantor berita penjajah Israel, Haaretz, dan melarang lembaga pendanaan pemerintah berkomunikasi atau memasang iklan dengan surat kabar itu.
Media berhaluan kiri tersebut mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui keputusan itu, yang tidak muncul dalam agenda pemerintah untuk rapat kabinet mingguan.
Menanggapi keputusan itu, Haaretz menyatakan itu adalah resolusi oportunis untuk memboikot Haaretz yang disahkan dalam pertemuan pemerintah hari ini tanpa tinjauan hukum apa pun… (dan) langkah lain dalam perjalanan Netanyahu untuk membongkar demokrasi penjajah Israel.
“Seperti teman-temannya, Putin, Erdogan, dan Viktor Orban, Netanyahu berusaha membungkam surat kabar yang kritis dan independen,” ucap mereka.
Haaretz menegaskan mereka tidak akan menolak dan tidak akan berubah menjadi pamflet pemerintah yang memuat pesan-pesan yang disetujui oleh pemerintah dan pemimpinnya.
Kolumnis Haaretz, Gideon Levy, menyampaikan kepada media bahwa sanksi pemerintah terhadap media itu mengirimkan pesan yang sangat buruk, baik secara politik dan maupun moral.
Baca Juga:
UNRWA Terbitkan Peta Terperinci yang Menggambarkan Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza
“Banyak yang menganggap Haaretz sebagai satu-satunya surat kabar di penjajah Israel, karena khususnya (dalam) perang ini, hampir semua media sepenuhnya mengikuti narasi pemerintah dan tentara dan tidak menunjukkan kepada orang penjajah Israel apa yang terjadi di Jalur Gaza,” ujarnya.
Perselisihan pemerintah dengan organisasi itu meningkat pada bulan lalu pada sebuah konferensi di London, di mana penerbit Schocken menyatakan pemerintah Netanyahu tidak peduli tentang memaksakan rezim apartheid yang kejam pada penduduk Palestina.
“Ini mengabaikan biaya yang dikeluarkan kedua belah pihak untuk mempertahankan pemukiman sambil memerangi pejuang kemerdekaan Palestina yang disebut penjajah Israel sebagai ‘teroris’,” pungkasnya. (*/Mey)
