Internasional, gemasulawesi – Pemukim penjajah Israel pada tanggal 20 Desember 2024 waktu setempat telah mendirikan pos terdepan ilegal baru di dekat komunitas Badui Palestina di sepanjang Jalan Al-Ma’arajat yang terletak di barat laut kota Jericho di wilayah timur Tepi Barat yang diduduki.
Pengawas umum Organisasi Al-Baidar setempat untuk Membela Hak-Hak Badui, Hassan Mleihat, menyampaikan kepada kantor berita Wafa bahwa para pemukim mendirikan tenda di tanah masyarakat pada pagi ini dan menampilkan tarian provokatif di daerah itu.
Hassan Mleihat juga mencatat keberadaan 5 pos pemukim di dekat Jalan Al-Ma’arajat dengan 4 di antaranya didirikan sejak tanggal 7 Oktober 2023.
Pos-pos terdepan ini adalah bagian dari upaya yang berkelanjutan untuk memperluas kendali pemukim penjajah Israel atas wilayah perbatasan antara provinsi Ramallah dan Jericho.
Baca Juga:
Seperempat Warga Penjajah Israel Dilaporkan Hidup dengan Kerawanan Pangan
Perkiraan penjajah Israel menunjukkan bahwa lebih dari 720.000 warga penjajah Israel kini tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk dengan Yerusalem Timur.
Pembangunan pemukiman telah meningkat secara signifikan sejak pemerintah sayap kanan penjajah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkuasa pada bulan Desember 2022.
Di sisi lain, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Timur Tengah, Khaled Khiari, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak upaya membangun pemukiman ilegal penjajah Israel di Jalur Gaza.
“Setiap upaya untuk membangun pemukiman di Jalur Gaza harus ditolak dengan tegas,” ujarnya.
Baca Juga:
Pasukan Pendudukan Penjajah Israel Dikabarkan Hancurkan 2 Rumah Palestina di Jericho Tepi Barat
Dia menambahkan tidak ada upaya untuk mengurangi atau mencaplok wilayah Jalur Gaza secara keseluruhan atau sebagian.
Pernyataan itu disampaikannya selama sesi Dewan Keamanan PBB di New York, bagian dari pertemuan bulanan dewan mengenai situasi di wilayah Palestina yang diduduki dan diskusi rutin tentang penerapan Resolusi Dewan Keamanan 2334 yang membahas ilegalitas pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Dia menggarisbawahi urgensi komunitas internasional untuk memberikan dukungan segera kepada Pemerintah Palestina untuk mengatasi tantangan keuangannya, memperkuat kapasitas tata kelolanya, dan juga mempersiapkannya untuk kembali memikul tanggung jawabnya di Jalur Gaza. (*/Mey)
