Menteri Keamanan Nasional Penjajah Israel Memerintahkan Pembongkaran di Kota dan Desa Palestina di Penjajah Israel

Ket. Foto: Itamar Ben-Gvir Memerintahkan Pembongkaran di Kota-Kota dan Desa-Deas Palestina di Penjajah Israel
Ket. Foto: Itamar Ben-Gvir Memerintahkan Pembongkaran di Kota-Kota dan Desa-Deas Palestina di Penjajah Israel Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Menteri Keamanan Nasional penjajah Israel, Itamar Ben-Gvir, telah menginstruksikan pasukan penjajah Israel untuk memprioritaskan penghancuran rumah-rumah di kota-kota dan desa-desa Palestina di penjajah Israel, berdasarkan klaim bahwa rumah-rumah itu dibangun tanpa izin.

Menurut media, Itamar Ben-Gvir tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menentukan kebijakan pembongkaran, tanggung jawab yang dipegang oleh Jaksa Agung penjajah Israel, Gali Baharav-Miara, dalam koordinasi dengan lembaga penegak hukum.

Meski demikian, selama pertemuan pribadi dengan pasukan penjajah Israel, dia mendorong penghancuran bangunan-bangunan keluarga Palestina.

Sumber-sumber mengungkapkan bahwa Ben-Gvir membenarkan perintah ini sebagai cara untuk menunjukkan tata kelola dan meningkatkan pencegahan, bahkan menyatakan pencegah terbaik adalah mengusir sebuah keluarga dari rumahnya.

Baca Juga:
Pemukim Penjajah Israel Membakar Lahan Pertanian dan Melakukan Vandalisme di Sebuah Desa Tepi Barat

“Jelas sekali bahwa yang dia maksud adalah penghancuran komunitas Arab. Ben-Gvir mencari provokasi dan kekacauan, itulah yang menarik baginya,” ujar mereka.

Perwira senior pendudukan penjajah Israel menegaskan Ben-Gvir bersikeras memprioritaskan pembongkaran rumah-rumah yang diduduki bahkan ketika bangunan seperti itu bukan kasus yang memiliki prioritas tinggi.

Pemerintah penjajah Israel membenarkan pembongkaran ini dengan mengklaim bahwa bangunan itu dibangun tanpa izin, meski mendapatkan izin tersebut hampir mustahil untuk warga Palestina di bawah apa yang Amnesti dan kelompok HAM lainnya gambarkan sebagai sistem apartheid 2 tingkat penjajah Israel.

Upaya Ben-Gvir untuk menambahkan hunian sebagai kriteria pembongkaran menuai keberatan dari pejabat senior Kementerian Kehakiman penjajah Israel yang mendesak pasukan penjajah Israel untuk menegaskan independensi mereka.

Baca Juga:
Nyawa 15 Bayi Baru Lahir di Inkubator RS Nasser Terancam Karena Kekurangan Bahan Bakar

Salah satu pejabat menyatakan Ben-Gvir bertindak sebagai komisaris super.

Meski ada perlawanan, operasi pasukan penjajah Israel semakin selaras dengan fokus Ben-Gvir dalam menghancurkan rumah-rumah komunitas Arab.

Jaksa Penuntut Umum Amit Aisman dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menyadari campur tangan Ben-Gvir tetapi belum menghadapinya secara langsung.

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional terus mengeluarkan perintah pembongkaran terhadap rumah-rumah warga Palestina. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

Pemukim Penjajah Israel Membakar Lahan Pertanian dan Melakukan Vandalisme di Sebuah Desa Tepi Barat

Pemukim penjajah Israel melakukan pembakaran dan menyemprotkan slogan-slogan rasis di sebuah desa di Tepi Barat.

Nyawa 15 Bayi Baru Lahir di Inkubator RS Nasser Terancam Karena Kekurangan Bahan Bakar

Kekurangan bahan bakar yang dialami menyebabkan nyawa 15 bayi baru lahir di unit perawatan intensif RS Nasser terancam.

Tentara Penjajah Serbu Rumah Penyerang Hamas di Tepi Barat setelah Ditembak dan Dibunuh

Rumah pejuang Hamas yang bernama Jaafer Dababshe di Tepi Barat diserbu oleh tentara penjajah Israel setelah dia ditembak dan dibunuh.

Batalyon Tulkarem Sebut Telah Meledakkan Buldozer Militer Penjajah Israel dengan Alat Peledak di Kamp Pengungsi Nur Shams

Dengan menggunakan alat peledak, Batalyon Tulkarem telah meledakkan buldozer militer penjajah Israel di Kamp Pengungsi Nur Shams.

Qatar Kutuk Penerbitan Peta oleh Penjajah Israel yang Mengklaim Wilayah Arab

Penerbitan peta yang dilakukan oleh pemerintah penjajah Israel yang mengklaim wilayah Arab dikutuk oleh Qatar, mediator gencatan senjata.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;