KemenPUPR Evaluasi 40 Bank Penyalur Bantuan Subsidi Rumah

<p>Foto: KemenPUPR</p>
Foto: KemenPUPR

Berita nasional, gemasulawesi- KemenPUPR evaluasi 40 Bank penyalur subsidi rumah atau dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk realisasi bantuan di triwulan II 2021.

“Itu melihat progress realisasi bantuan di triwulan II 2021,” ungkap Direktur Layanan PPDPP Christ Robert Marbun, di Jakarta, Rabu 16 Juni 2021.

Saat ini, dana FLPP disalurkan 40 bank penyalur bantuan subsidi rumah terdiri dari delapan bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD).

Bank itu adalah BTN, BTN Syariah, BRI, BSI, BNI, Mandiri, Artha Graha, BRI Agroniaga, BJB, BJB Syariah, DKI, Jatim, Jatim Syariah, Kalsel, Kalsel Syariah, Kalbar, Kalbar Syariah, Sulselbar dan Sulselbar Syariah.

Kemudian Bank Sumut, Sumut Syariah, Aceh Syariah, Nagari, Nagari Syariah, Sumselbabel Syariah, Jambi, Jambi Syariah, Jateng, Jateng Syariah, NTT, Sulteng, Riau Kepri, Riau Kepri Syariah, NTB Syariah, Kaltimtara, Papua, Kalteng, Sulut Go dan DIY.

Baca juga: Anleg Soroti Minusnya Realisasi Pembangunan di Dua Triwulan Awal

“Berdasarkan dashboard management control PPDPP, dana FLPP telah disalurkan per 14 Juni kemarin sebanyak Rp8,57 Triliun untuk pembelian 78.751 unit rumah,” sebutnya.

Baca juga: Disdikbud Parimo Ancam Ganti Kepsek Lambat Lapor Dana Bos

Realisasi itu mencapai 50 persen dari target penyaluran dana FLPP 2021 sebanyak 157.500 unit. Dengan realisasi itu, penyaluran dana FLPP dari 2010-2021 mencapai Rp64,16 Triliun.

Jika nantinya, hasil evaluasi menunjukkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP tidak mencapai 50 persen dari target perjanjian PKS, maka PPDPP akan melakukan pengurangan kuota minimal 25 persen terhadap sisa target Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Baca juga: Anggaran Corona Parigi Moutong, DPRD: Mana Realisasinya

Baca juga: Petinggi Bea Cukai Diduga Gelapkan Emas Puluhan Triliun

Begitupun sebaliknya, bagi bank yang penyalurannya mencapai 80 persen akan ditambah kuotanya pada triwulan III nanti.

Hal itu sesuai dengan kesepakatan pada PKS dana FLPP, antara bank pelaksana dengan PPDPP. Kemungkinan rapor hasil evaluasi 40 bank itu akan diberikan pada Kamis 17 juni 2021. (***)

Baca juga: Kantor BPD Sulteng Cabang Parigi Moutong Resmi Beroperasi

Baca juga: Lagi, Realisasi Dana BOS Parimo Lambat Lapor

...

Artikel Terkait

wave

Kasus Covid 19 Meningkat, Kemenag Batasi Kegiatan di Rumah Ibadah

Kemenag terbitkan Surat Edaran No SE 13 Tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah, setelah kenaikan kasus covid 19.

Empat Bupati Deklarasi Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Empat Bupati di bagian selatan Papua mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Selasa 15 Juni 2021.

PPKM Jadi Pertimbangan Penundaan PTM Terbatas

PPKM mikro, menjadi satu pertimbangan penundaan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sejumlah daerah.

Himbara Batalkan Tarif Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link

Dirut PT Bank BRI Sunarso sebagai Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) batal rencana tarif cek saldo dan tarik tunai ATM Link.

PT Antam Bantah Terlibat Skandal Impor Emas Rp 47,1 Triliun

PT Antam bantah tudingan terlibat skandal Impor Emas senilai Rp47,1 triliun Kami telah memenuhi seluruh ketentuan dalam impor emas itu.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;