Nasional, gemasulawesi – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menyatakan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza masih menunggu resolusi dan juga mandat dari PBB terlebih dahulu.
Meskipun begitu, Panglima TNI mengungkapkan Mabes TNI telah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging atau komitmen ke PBB.
Jenderal TNI Agus Subiyanto menerangkan pengusulan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina, yang jumlahnya sekitar 650 orang saat ini telah masuk ke dalam proses pendaftaran tingkat atau level 1.
Dia mengatakan jika mandat PBB mengenai pergelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah RI akan meneruskan usulan itu untuk menuju ke proses selanjutnya, yakni ke tingkat atau level 2.
Dalam keterangannya kemarin, 6 Juni 2024, Panglima TNI menyampaikan TNI juga telah siap dengan pengiriman rumah sakit lapangan atau rumkitlap dan juga kapal rumah sakit.
“Untuk keberangkatannya masih menunggu keputusan dari pemerintah,” katanya.
Dia juga meminta DPR untuk memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan juga rumah sakit lapangan sebagai wujud diplomasi militer.
Dikutip dari Antara, dia juga memaparkan manfaat yang akan didapatkan jika Indonesia ikut mengirimkan pasukan dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Jalur Gaza atas nama PBB.
Menurut Agus, manfaat yang pertama adalah pengakuan dari dunia internasional atas kontribusi pasukan penjaga perdamaian dapat membuat reputasi dan juga posisi Indonesia meningkat di komunitas internasional.
Dia mengatakan jika kehadiran TNI adalah wujud dari penguatan diplomasi sesuai dengan visi TNI yang prima, yang telah tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI pada tahun 2024.
“Manfaat yang kedua adalah dapat memberikan pelatihan dan pengalaman yang berharga untuk pasukan TNI, sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan kemampuan militer,” tuturnya.
Sementara itu, manfaat yang lain adaah dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia untuk suatu negara, seperti misalnya peralatan komunikasi, transportasi dan juga persediaan medis. (*/Mey)
