Nasional, gemasulawesi - Serangan siber ransomware yang tengah viral memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, tak terkecuali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
Kementerian PUPR menjadi salah satu dari 210 kementerian dan lembaga pemerintah yang terkena dampak serangan siber ransomware.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, memastikan bahwa insiden tersebut tidak berdampak pada operasional dan kinerja kementeriannya.
Zainal Fatah menegaskan bahwa fitur face recognition (pengenalan wajah) bagi pegawai PUPR masih berfungsi dengan baik.
"Sudah diumumkan sama Kominfo kita tetap jalan saja," ujarnya.
Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa operasional karyawan tidak terganggu.
Menurutnya, serangan siber ini justru menjadi tantangan bagi PUPR untuk meningkatkan backup data digital mereka.
Kementerian PUPR memiliki server internal untuk menyimpan data-data sebelum diintegrasikan dengan Produk Dalam Negeri (PDN).
Baca Juga:
Tidak Ada Korban Jiwa, Brigade Al Quds Klaim Serang 5 Pemukiman Penjajah Israel di Dekat Jalur Gaza
"Tetapi yang jelas sebelum dimigrasikan ke PDN kita punya server," ujarnya.
Meski demikian, Zainal Fatah mengakui bahwa pihaknya perlu melakukan pengecekan lebih rinci untuk mengetahui berapa jumlah data PUPR yang terdampak serangan siber tersebut.
"Kami akan melakukan pengecekan lebih rinci dalam waktu dekat," tambahnya.
Serangan siber yang menyerang berbagai kementerian dan lembaga pemerintah ini menyoroti pentingnya keamanan data dan perlunya sistem backup yang kuat.
Selain itu, serangan ransomware ini memaksa Kementerian PUPR untuk memperkuat sistem keamanan digital mereka.
Langkah-langkah seperti peningkatan enkripsi data, pemantauan keamanan yang lebih ketat, dan pelatihan pegawai mengenai ancaman siber menjadi sangat penting untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keamanan data mereka.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan semua data kami aman," ujar Zainal Fatah.
Para ahli keamanan siber mengingatkan bahwa serangan ransomware dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi finansial maupun operasional.
Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga pemerintah harus memiliki rencana darurat dan strategi pemulihan data yang efektif.
Masyarakat luas berharap agar pemerintah dapat segera menangani serangan ini dan memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi data-data penting negara. (*/Shofia)
