Nasional, gemasulawesi - Serangan ransomware yang menimpa server Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia belum lama ini telah menimbulkan gelombang kekhawatiran dan tuntutan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Meskipun upaya untuk meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS dari hacker yang menyerang Pusat Data Nasional tidak terlaksana, dampaknya terhadap beberapa layanan publik tetap terasa.
Presiden Jokowi pun memberikan tanggapan terkait diretasnya server Pusat Data Nasional, khususnya terkait desakan untuk mundurnya Budi Arie Setiadi.
Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian ini.
"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi.
Hal ini disampaikannya setelah meresmikan pabrik dan ekosistem baterai serta kendaraan listrik Korea Selatan di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa beberapa langkah telah diambil untuk memperbaiki sistem keamanan dan memastikan bahwa backup data nasional menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan.
"Kami telah mengevaluasi semuanya. Yang paling penting adalah mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang, serta melakukan pencadangan data nasional secara menyeluruh," kata Jokowi.
Baca Juga:
Menelusuri Keindahan Batu Termanu, Intiplah Wisata Alam dan Kearifan Lokal di Rote Ndao
Tuntutan untuk mundurnya Budi Arie Setiadi mencuat melalui petisi online yang telah mendapatkan lebih dari 15.000 tanda tangan.
Desakan ini didasarkan pada pandangan bahwa kegagalan dalam menjaga keamanan data nasional adalah tanggung jawab langsung Menteri Kominfo, dan adanya serangan ini menunjukkan kelemahan sistem yang perlu segera ditangani.
Namun, respon terhadap desakan tersebut tidaklah sejajar.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Juru Bicara Jokowi (Projo), Handoko, menilai bahwa desakan mundur Budi Arie Setiadi memiliki muatan politis yang kuat.
Menurutnya, tuntutan ini muncul dari pihak-pihak yang berseberangan dalam arena politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, dengan upaya menghubungkan kejadian ini sebagai alat politik untuk mempengaruhi hasil pilpres mendatang, yang diyakini akan melibatkan @prabowo sebagai presiden terpilih.
Handoko menambahkan bahwa sementara kritik terhadap keamanan data nasional adalah sah, penggunaan kejadian ini untuk kepentingan politik bisa merusak proses evaluasi yang objektif dan konstruktif terhadap manajemen keamanan informasi di Indonesia.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah bertindak secara aktif untuk menanggapi serangan ini, meskipun ada keterbatasan dalam upaya pencegahan.
Pada akhirnya, keputusan terkait nasib Budi Arie Setiadi akan bergantung pada hasil evaluasi dan rekomendasi dari pihak berwenang yang terkait.
Sementara itu, publik tetap mengawasi perkembangan selanjutnya dari kasus ini, dengan harapan bahwa langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk mengamankan infrastruktur digital negara dan melindungi data nasional dari ancaman serupa di masa depan. (*/Shofia)
