Nasional, gemasulawesi – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai rencana strategis untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
Dalam keterangannya pada Senin malam, tanggal 7 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia menyatakan ke depan Prabowo dan Gibran mempunyai salahs atu program utama, yakni kedaulatan energi, di samping kedaulatan pangan.
Meski demikian, Bahlil Lahadalia belum memberikan penjelasan rinci mengenai program kedaulatan energi yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang.
Dia menekankan keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi dari seluruh pihak di sektor energi, termasuk kontraktor di sektor hulu migas.
“Saya merasa penting untuk hadir di sini, karena keberhasilan program kedaulatan energi Prabowo Subianto bergantung pada dukungan semua pihak yang terlibat, termasuk yang ada di ruangan ini,” ucapnya.
Dia menekankan pentingnya peran sektor hulu dalam mewujudkan kembali kedaulatan energi Indonesia.
“Kita harus berkomitmen penuh untuk mewujudkan kedaulatan energi untuk bangsa kita,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan Indonesia pernah berjaya dalam ekspor minyak, khususnya pada tahun 1996 dan 1997 saat lifting minyak mencapai 1.000.6000 barel per hari, sementara konsumsi domestik hanya berkisar antara 600.000 hingga 700.000 barel per hari.
Dia mengatakan pada masa itu, sekitar 1 juta barel per hari mampu diekspor dan hal ini menyumbang 40 hingga 50 persen pendapatan negara dari sektor minyak dan gas.
Tetapi situasi kini berbeda. Pada periode tahun 2022 hingga tahun 2024, produksi minyak terus menurun, dengan angka terkini hanya mencapai sekitar 600.000 barel per hari.
Sebaliknya, konsumsi minyak dalam negeri melonjak hingga 1 juta barel per hari, memaksa Indonesia untuk mengimpor dalam jumlah yang besar.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi 30 tahun yang lalu saat Indonesia masih menjadi negara pengekspor minyak.
Baca Juga:
Tuntut Kenaikan Gaji dan Perbaikan Kesejahteraan, Ribuan Hakim di Indonesia Gelar Aksi Cuti Bersama
Dalam menghadapi tantangan itu, dia mengapresiasi upaya KKKS atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang telah berupaya meningkatkan lifting minyak, meski belum mampu mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor. (*/Mey)
