Nasional, gemasulawesi - Aksi Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang menggunakan kop surat resmi kementerian untuk acara pribadi menjadi bahan perbincangan publik.
Surat tersebut digunakan untuk mengundang para kepala desa, ketua RT, serta kader Posyandu dalam acara peringatan haul ibundanya yang ke-2, memicu kontroversi besar di kalangan masyarakat.
Acara haul itu dilaksanakan pada 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Kramat Watu, Serang, Banten.
Surat undangan yang bertanggal 21 Oktober 2024 itu ditandatangani langsung oleh Yandri pada hari yang sama ia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Selidiki Kasus Pembakaran Mobil di Bekasi, Polisi Beberkan Fakta Baru yang Ditemukan
Penggunaan fasilitas kementerian untuk urusan pribadi ini memunculkan kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan etika pejabat publik dalam mengelola aset negara.
Reaksi keras juga datang dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang secara terbuka menegur Yandri melalui media sosial.
Mahfud menyatakan bahwa tindakan seperti ini tidak seharusnya dilakukan dan diharapkan tidak terulang kembali di masa depan.
Menanggapi kritik tersebut, Yandri mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan serupa.
Baca Juga:
Dua Pria Terekam CCTV Mencuri Penutup Gorong-gorong di Depok, Polisi Buru Pelaku
"Kami mengakui bahwa dalam penggunaan surat resmi ini ada kekeliruan, dan kami menghargai berbagai kritik yang datang, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Ke depan, ini akan menjadi pelajaran penting bagi kami," ungkap Yandri dalam klarifikasinya pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Meski begitu, Yandri menekankan bahwa acara tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik.
"Perlu kami tekankan bahwa acara ini sebenarnya murni untuk peringatan haul ibunda kami dan Hari Santri. Jadi jelas tidak ada agenda politik sama sekali di dalamnya," tambahnya.
Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa acara haul ini merupakan bentuk syukur keluarganya untuk mengenang ibunda, dan bahwa makanan yang dibagikan dalam acara itu adalah bagian dari tradisi keluarga mereka.
"Ini adalah cara kami untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada maksud lain selain itu," tegasnya.
Namun, muncul juga spekulasi terkait kehadiran istrinya, Ratu Zakiyah, yang saat ini sedang maju sebagai calon Bupati Serang dalam Pilkada 2024.
Yandri dengan tegas membantah bahwa acara tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik istrinya.
"Tidak ada arahan atau permintaan kepada para undangan untuk mendukung pencalonan istri saya. Ini murni acara keluarga," ujarnya.
Baca Juga:
KPU Kabupaten Maros Segera Menyortir Sebanyak 286.203 Lembar Surat Suara untuk Pilkada Tahun 2024
Meskipun sudah memberikan penjelasan, publik tetap mempertanyakan tindakan Yandri.
Penggunaan surat dengan kop kementerian untuk acara pribadi dinilai tidak etis oleh banyak pihak, terutama mengingat jabatan publik yang baru diembannya.
Kasus ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi Yandri dalam menjalani tugas barunya sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal ke depannya. (*/Shofia)
