Renovasi Rujab Ketua DPRD Sumbar Bernilai Fantastik Diminta Dihentikan

<p>Foto: Gedung DPRD Sumbar. </p>
Foto: Gedung DPRD Sumbar.

Gemasulawesi- Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, meminta renovasi Rujab Ketua DPRD Sumbar bernilai fantastik sekitar Rp 5,6 miliar diminta dihentikan.

“Sebagai kader partai kami sudah memberikan teguran keras. Ketua DPRD Sumbar Supardi juga diminta berkoordinasi dengan Sekwan DPRD Sumbar untuk segera menindaklanjuti instruksi kami,” ungkap Andre, juga selaku Ketua DPD Partai Gerindra, Sabtu 21 Agustus 2021.

Andre mengingatkan, para kader Gerindra duduk di legislatif, dan eksekutif supaya mengedepankan etika serta kepatutan dalam bertindak.

Baca juga: Rembesan Air Hujan Genangi Rujab Ketua DPRD Parimo

Pihaknya tidak menginginkan kader diberi amanah menjabat lebih hati-hati bertindak, supaya tidak melukai perasaan masyarakat sedang kesusahan.

Andre juga meminta Supardi segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Dia tidak ingin polemik itu terus bergulir dan menambah situasi keruh di ranah politik dan masyarakat.

Baca: Target Penurunan Angka Kemiskinan Tidak Didukung Anggaran Memadai

“Kembali kami menegaskan Partai Gerindra terus berperan aktif dalam memberantas penyebaran Covid19 di Sumbar. Kami akan terus bersama rakyat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dana rehabilitasi dihentikan ini bisa digunakan untuk memperkuat pendanaan pemberantasan Covid19 di Sumbar,” ucap dia.

Baca juga: Polres Parigi Moutong Akan Dalami Penyebab Kebakaran Rujab

Renovasi Rujab Ketua DPRD Sumbar senilai Rp5,69 miliar

Sebelumnya, renovasi Rujab Ketua DPRD Sumbar terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dan ditempati Supardi itu memakai anggaran senilai Rp5,69 miliar. Rumah dinas

Anggaran untuk renovasi renovasi Rujab Ketua DPRD Sumbar itu diketahui dari situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sumbar, lpse.sumbarprov.go.id.

Harga Fantastik untuk proyek renovasi, akhirnya menjadi sorotan masyarakat karena ingatan publik belum lepas dari sorotan pembelian mobil dinas Gubernur dan Wagub Sumbar di tengah pandemi.

Baca: Pemerintah Terbitkan PP Perlindungan Khusus Anak

Diketahui, anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar 2021. Di sana terlihat pagu atau batas pengeluaran tertinggi renovasi mencapai Rp7,360 miliar.

Kemudian, dalam di situs itu juga dijelaskan harga perkiraan sendiri (HPS) renovasi tercatat Rp6,87 miliar.

Banyak peserta ikut tender renovasi miliaran rupiah itu, dari 141 peserta lelang yang ikut, telah ditentukan satu perusahaan pemenang dengan penawaran Rp5,69 miliar. (***)

Baca juga: Polisi Belum Tahan Dokter Tersangka Kasus Pencabulan Perawat di Sumbar

...

Artikel Terkait

wave

Ketua DPRD Aceh Bantah Soal Tiga Anggotanya Berkelahi Akibat Interupsi

Ketua DPRD Aceh Dahlan Jamaluddin membantah penyebab perkelahian tiga anggotanya akibat adanya interupsi saat sidang paripurna.

Misi Evakuasi di Afghanistan, 26 WNI dan 7 WNA Tiba di Indonesia

Misi evakuasi di Afghanistan, sebanyak 26 WNI dan tujuh orang WNA tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu 21 Agustus 2021 dini hari.

Percepatan Vaksinasi, Pemerintah Siapkan JBI Disabilitas

Upaya mendorong percepatan vaksinasi, bahkan bagi penyandang disabilitas pemerintah siapkan JBI disabilitas di beberapa fasilitas kesehatan.

Warga Enggan Lakukan Isoter Sebabkan Penularan Virus Meningkat di Tingkat Keluarga

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid19 Alexander Kaliaga Ginting mengatakan, banyak warga enggan lakukan Isoter Isolasi terpusat.

2021, Kementan Target Tanam Porang Seluas 10 ribu Hektar

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, rencana target tanam porang di tahun 2021 sebesar 10000 ha, persiapkan pangan dasar dan pangan utama.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;