Gemasulawesi– Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 atau PP perlindungan khusus anak.
“Maksud dibalik penerbitan PP ini setidaknya dua kebutuhan mendasar yakni kebutuhan sosiologis-empirik dan kebutuhan yuridis,” ungkap Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, di Jakarta, Sabtu 21 Agustus 2021.
Ia mengatakan, PP perlindungan khusus anak ini kemudian diterbitkan untuk memastikan terdapat langkah ekstra dari pemerintah untuk melindungi anak dari situasi dan kondisi tertentu mengancam tumbuh kembang anak.
Baca juga: PP Muhammadiyah Mengutuk Tindak Kekerasan Terhadap Enam Laskar FPI
Terkait aspek yuridis, ia menyebut PP perlindungan khusus anak ini dapat dirunut amanat pembentukannya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Menurut dia, PP perlindungan khusus anak ini memiliki signifikansi yang mendalam karena merupakan bentuk affirmative action dalam pemberian layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Selanjutnya, mengatur pencegahan dan penanganan terhadap 15 (lima belas) jenis anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk yang kontekstual saat ini adalah memberikan perlindungan khusus bagi anak korban bencana nonalam, yang di dalamnya termasuk diakibatkan oleh wabah penyakit;
Baca: http://renovasi rujab ketua DPRD
Berikutnya, memperjelas kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Terakhir, memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak.
Baca juga: Jamkes Masuk Empat Isu Strategis Perlindungan PMI
Maksud penerbitan PP dari perspektif sosiologis-empirik
Sementara itu, maksud penerbitan PP dari perspektif sosiologis-empirik, ia menyebut terdapat situasi dan kondisi tertentu dapat membahayakan diri dan jiwa anak.
Termasuk diantaranya, anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dieksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi, anak menjadi korban perdagangan dan kondisi-kondisi khusus lainnya;
“Merespons kebutuhan sosiologis-empirik tersebut, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa “anak Indonesia harus terlindungi. Di pundak anak-anak ini, terpanggul harapan akan Indonesia maju,” papar Jaleswari kepada wartawan,
Dalam proses perlindungan anak kata dia, Presiden juga sudah mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu untuk memberikan pelayanan pengaduan yang mudah diakses. (***)
Baca juga: Langgar PPKM Darurat, 103 Perusahaan di Jakarta Disegel
