Gemasulawesi– Organisasi guru kritik Mendikbudristek terkait PTM terbatas. Sebagaimana ucapan Nadiem tentang sekolah peserta didik belum tervaksinasi di wilayah PPKM level1-3, bisa laksanakan pembelajaran tatap muka.
“Pernyataan Mendikbudristek Nadiem kontradiktif dengan pesan Presiden Jokowi,” ungkap Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan kerja ke Madiun Kamis 19 Agustus 2021, Jokowi mempersilakan opsi PTM terbatas digelar apabila seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid19.
Baca juga: KPK Warning Kemendikbudristek Pengadaan Laptop untuk Pelajar
Organisasi guru kritik Mendikbudristek terkait PTM terbatas. Ia mengatakan, sangat nyata koordinasi antar kementerian itu lemah.
“Setidaknya ada empat prasyarat PTM terbatas,” sebutnya.
Empat prasyarat itu adalah sekolah memenuhi daftar periksa Kemendikbudristek mengenai kesiapan tatap muka, vaksinasi guru dan anak, izin orang tua murid, dan positivity rate di daerah itu.
Menurut Satriwan, mengizinkan anak melakukan PTM terbatas di sekolah tetap berisiko. Makanya, sejumlah organisasi guru kritik Mendikbudristek terkait PTM terbatas.
“Progres vaksinasi anak usia 12-17 tahun masih rendah,” ucapnya.
Berdasarkan dashboard Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2021, dari target 26,7 juta anak, baru 9,17 persen atau 2,4 juta anak menerima vaksinasi dosis pertama. Sedangkan 4,49 persen atas 1,19 juta anak telah menerima dosis lengkap.
Baca juga: Perhimpunan Guru Dukung Pemda Penuhi Indikator Pelaksanaan PTM
Selain itu, baru 57 persen sekolah di seluruh Indonesia baru mengisi daftar periksa Kemdikbudristek. Sekolah mengisi pun belum tentu sudah diasesmen pemerintah daerah.
Setidaknya, hal itu menjadi gambaran sarana dan prasarana, serta infrastruktur penunjang protokol kesehatan sekolah-sekolah belum siap. Itu sikap organisasi guru kritik Mendikbudristek terkait PTM terbatas.
Organisasi guru himbau Pemda tidak euforia dengan dibukanya sekolah
Di daerah menerapkan PPKM level 1-3, Satriwan mengakui kasus covid19 relatif sudah menurun. Namun, ia mempertanyakan kesiapan sekolah, izin orang tua murid, dan positivity rate di wilayah tersebut.
Satriwan mengimbau pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat tidak euforia dengan dibukanya sekolah.
Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Memvaksin Sedikitnya 70 Persen Populasi Sekolah
Pasalnya, ada banyak temuan pelanggaran saat PTM terbatas. Misalnya, ketentuan 25 persen populasi murid yang masuk, tapi nyatanya 50 persen. Kemudian durasi tatap muka yang mestinya 2 jam, tapi ada temuan 4 jam.
“Ada yang masuk seminggu tiga kali, kami dapat laporan. Ada 3-4 jam, ada yang 50 persen. Tidak ada yang 25 persen sebagaimana keterangan Menkes,” tutupnya. (**)
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda
