Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Said Didu menyoroti kabar beberapa menteri yang meminta tambahan anggaran kerja kepada pemerintah.
Sorotan tersebut pun mencuat usai adanya rapat antara beberapa kementerian dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta pada Senin, 2 Desember 2024.
Beberapa kementerian terlihat mengajukan permohonan anggaran tambahan yang tidak sedikit.
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, misalnya, meminta tambahan sebesar Rp 325 miliar.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 510 miliar.
Tak ketinggalan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, juga mengusulkan penambahan dana senilai Rp 273 miliar.
Menanggapi kabar ini, pegiat media sosial Said Didu memberikan pendapatnya melalui cuitan di akun Twitter resminya, @msaid_didu.
Dalam cuitannya yang disertai unggahan ulang berita terkait permintaan anggaran tambahan tersebut, Said Didu secara tegas mengkritik para menteri dengan mengatakan, "Semua Menteri hanya minta uang."
Pernyataan tersebut segera menarik perhatian publik, yang turut memberikan respons beragam terhadap situasi ini.
Warganet pun tidak ketinggalan memberikan tanggapan atas kritik Said Didu.
Sebagian menyoroti ketimpangan anggaran, terutama terkait pemangkasan program makan siang gratis bagi masyarakat.
“Sementara makan siang malah diturunkan jadi 10 ribu,” tulis akun @boe***.
Sementara itu, akun @wir*** mengingatkan kasus lain dengan menyebutkan, “Kemarin yg minta 20 T kemana yah orang nya. Noh ada anak SMK ditembak. Kok diem2 bae.”
Berbagai komentar ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap penggunaan anggaran negara.
Mencermati permintaan tambahan anggaran yang berulang ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan setiap anggaran dialokasikan dengan efisien dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan program kerja yang jelas.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pedoman utama agar dana yang diajukan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan publik dengan penuh tanggung jawab.
Sebagai pengelola anggaran rakyat, para pemimpin diharapkan dapat memberi teladan dalam memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya tanpa harus terus meminta tambahan yang signifikan. (*/Risco)
