Soroti Beberapa Kementerian yang Mengusulkan Tambahan Anggaran, Said Didu: Semua Menteri Hanya Minta Uang

Potret Menko Pangan, Zulkifli Hasan dan Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra rapat bersama DPR
Potret Menko Pangan, Zulkifli Hasan dan Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra rapat bersama DPR Source: (Foto/Instagram/@kemenkopangan.ri)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Said Didu menyoroti kabar beberapa menteri yang meminta tambahan anggaran kerja kepada pemerintah.

Sorotan tersebut pun mencuat usai adanya rapat antara beberapa kementerian dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta pada Senin, 2 Desember 2024.

Beberapa kementerian terlihat mengajukan permohonan anggaran tambahan yang tidak sedikit. 

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, misalnya, meminta tambahan sebesar Rp 325 miliar.

Baca Juga:
Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Mendagri RI Tito Karnavian Mengaku Keberatan dan Bilang Begini

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 510 miliar.

Tak ketinggalan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, juga mengusulkan penambahan dana senilai Rp 273 miliar.

Menanggapi kabar ini, pegiat media sosial Said Didu memberikan pendapatnya melalui cuitan di akun Twitter resminya, @msaid_didu.

Dalam cuitannya yang disertai unggahan ulang berita terkait permintaan anggaran tambahan tersebut, Said Didu secara tegas mengkritik para menteri dengan mengatakan, "Semua Menteri hanya minta uang."

Baca Juga:
Punya Anggaran Rp 40 M, Menko Pangan Zulkifli Hasan Minta Tambahan Rp 510 M, Sebut Kantor Hingga Mobil Belum Ada

Pernyataan tersebut segera menarik perhatian publik, yang turut memberikan respons beragam terhadap situasi ini.

Warganet pun tidak ketinggalan memberikan tanggapan atas kritik Said Didu.

Sebagian menyoroti ketimpangan anggaran, terutama terkait pemangkasan program makan siang gratis bagi masyarakat.

“Sementara makan siang malah diturunkan jadi 10 ribu,” tulis akun @boe***.

Baca Juga:
Kerugian Negara Capai Rp 75 Miliar! Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Karet di Kementerian Pertanian Mencuat, Begini Kata Jubir KPK

Sementara itu, akun @wir*** mengingatkan kasus lain dengan menyebutkan, “Kemarin yg minta 20 T kemana yah orang nya. Noh ada anak SMK ditembak. Kok diem2 bae.”

Berbagai komentar ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap penggunaan anggaran negara.

Mencermati permintaan tambahan anggaran yang berulang ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan setiap anggaran dialokasikan dengan efisien dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan program kerja yang jelas.

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pedoman utama agar dana yang diajukan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan publik dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai pengelola anggaran rakyat, para pemimpin diharapkan dapat memberi teladan dalam memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya tanpa harus terus meminta tambahan yang signifikan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Mendagri RI Tito Karnavian Mengaku Keberatan dan Bilang Begini

Mendagri RI, Tito Karnavian tidak setuju dengan adanya usulan Polri di bawah Kemendagri, begini komentar dari Tito terkait hal tersebut

Punya Anggaran Rp 40 M, Menko Pangan Zulkifli Hasan Minta Tambahan Rp 510 M, Sebut Kantor Hingga Mobil Belum Ada

Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya dalam rapat bersama DPR Senin 2 Desember 2024

Kerugian Negara Capai Rp 75 Miliar! Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Karet di Kementerian Pertanian Mencuat, Begini Kata Jubir KPK

Kasus pengadaan sarana pengolahan karet di Kementan tengah diselidiki KPK, kerugian negara mencapai Rp 75 miliar.

Kejagung Periksa Pegawai PT Antam yang Diduga Terlibat dalam Kasus Dugaan Suap Ronald Tannur, Ini Sosok dan Perannya

Kejagung menggali keterlibatan salah satu pegawai PT Antam dalam kasus suap yang melibatkan tiga hakim PN Surabaya.

Kritik Keras Larangan Driver Ojol Beli BBM Bersubsidi, Anggota DPR RI Mufti Anam: Jangan Peras Rakyat Kecil

Rencana pembatasan BBM subsidi dikritik anggota DPR RI Mufti Anam. Ia desak Pemerintah lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;