Nasional, gemasulawesi - Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi sorotan publik.
Pengamat politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti kemungkinan langkah hukum yang masih bisa diambil oleh Sekjen PDIP tersebut.
Dalam sebuah video yang diunggah ke channel YouTube resminya, Adi Prayitno Official, pada Rabu, 25 Desember 2024, Adi menjelaskan bahwa Hasto Kristiyanto dan tim hukumnya masih memiliki ruang untuk mencari keadilan jika merasa penetapan status tersangka tersebut tidak kredibel atau tidak sesuai prosedur.
"Kalau memang Hasto dan tim hukumnya melihat ada unsur-unsur yang tidak kredibel, ada unsur-unsur yang tidak rasional terkait tersangka ini, saya kira pak Hasto masih bisa melakukan pra peradilan," ujar Adi Prayitno.
Lebih lanjut, Adi juga menyebut bahwa KPK dapat dilaporkan ke Dewan Pengawas jika terdapat indikasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Menurutnya, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan ketidakwajaran dalam proses tersebut.
"Kalau memang penetapan tersangka Hasto ini dilakukan tidak sesuai prosedur oleh KPK, maka KPK bisa dilaporkan kepada Dewan Pengawas," jelas Adi.
Ia menambahkan bahwa Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap prosedur yang dilakukan oleh KPK, terutama jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
"Ada Dewan Pengawas yang saya kira akan melakukan investigasi dan penyidikan bahwa proses pengumuman Hasto sebagai tersangka itu tidak sesuai dan tidak kredibel," tambahnya.
Sebagai informasi, penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK berkaitan dengan dugaan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2017-2022, Wahyu Setiawan.
Dugaan suap ini ditujukan untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku.
Kasus tersebut menjadi salah satu isu yang memicu perhatian luas karena melibatkan petinggi partai politik besar dan mencerminkan tantangan dalam pemberantasan korupsi di tanah air.
Publik kini menantikan perkembangan kasus ini, termasuk kemungkinan langkah hukum yang diambil Hasto dan tindak lanjut dari Dewan Pengawas jika memang ada pelaporan terhadap prosedur yang dilakukan oleh KPK.
Kritik dan analisis dari berbagai pihak juga memperlihatkan kompleksitas dalam menangani kasus ini, baik dari sisi hukum maupun politik. (*/Risco)
