Nasional, gemasulawesi - Politisi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring, Ferdinand Hutahaean, mengkritik program pembangunan 3 juta rumah yang digagas di era Presiden Prabowo Subianto.
Ferdinand menyampaikan pandangannya melalui sebuah video di channel YouTube resminya, Ferdinand Hutahaean, pada Rabu, 15 Januari 2025.
Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait program ini, khususnya dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Ferdinand menyoroti penjelasan Maruarar yang menurutnya kurang transparan.
Salah satu kritiknya adalah terkait dengan status rumah yang dibangun, di mana sebagian rumah diberikan secara gratis, sementara sebagian lainnya berbayar.
"Saya membaca statement dari kementerian, dari Ara Sirait (Maruarar Sirait), menyatakan bahwa rumah ini tidak semuanya diberikan gratis, tetapi sebagian gratis, hanya sebagian gratisnya ini tidak dijelaskan juga berapa banyak dan yang akan berbayar berapa banyak," ungkap Ferdinand.
Selain itu, mekanisme pengajuan atau persyaratan untuk mendapatkan rumah dalam program tersebut juga belum dijelaskan secara tuntas.
"Dan mekanisme masyarakat untuk mendapatkan rumah ini bagaimana juga belum jelas karena masih dihitung, dikaji-kaji karena tersiar bahwa awalnya pembangunan perumahan ini akan berbayar dan hanya mampu dibeli oleh orang berpenghasilan 8 juta per bulan, artinya perumahan ini bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tegas Ferdinand.
Selain itu, Ferdinand merasa terkejut dengan klaim Maruarar yang menyebut bahwa 40 ribu unit rumah telah dibangun sejak program ini dimulai pada 20 Oktober 2024.
Ia menilai pernyataan tersebut tidak masuk akal karena konsep pembangunan 3 juta rumah itu sendiri masih belum jelas.
"Tidak ada yang jelas sampai sekarang konsep tentang pembangunan 3 juta rumah ini, tetapi lucunya menteri perumahan menyatakan bahwa telah membangun 40 ribu unit rumah," ujar Ferdinand.
Ia mempertanyakan bagaimana mungkin pembangunan sebesar itu dilakukan tanpa adanya rencana yang jelas.
"Ini tidak masuk akal, konsepnya saja belum jelas, bagaimana mungkin membangun 40 ribu rumah," sambung Ferdinand.
Kritikan Ferdinand ini mencerminkan kekhawatiran publik akan transparansi dan keefektifan program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas. (*/Risco)
