Nasional, gemasulawesi - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menyampaikan pandangannya mengenai biaya ibadah haji 2025 yang diusulkan untuk diturunkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Melalui cuitan di akun X resminya @cholilnafis pada Rabu 22 Januari 2025, Cholil Nafis menegaskan ketidaksetujuannya dengan wacana penurunan biaya tersebut.
Menurutnya, haji adalah ibadah yang diperuntukkan bagi mereka yang mampu, sehingga ia menyarankan agar biaya haji disesuaikan dengan harga sebenarnya tanpa ada pengurangan atau subsidi tambahan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 yang dinilai masih terlalu tinggi.
Biaya tersebut sebesar Rp89.410.258,79 per calon jemaah, terdiri dari Rp55.431.750,78 yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Rp33.978.508,01 yang ditanggung melalui nilai manfaat dana haji.
Bahkan, Bipih yang dibebankan kepada jemaah telah mendapat potongan sebesar Rp600.000 dari harga sebelumnya Rp56.046.172.
Kendati demikian, usulan penurunan ini masih memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Cholil Nafis berpendapat bahwa harga yang sebenarnya, yakni Rp89 juta, sebaiknya menjadi acuan untuk seluruh calon jemaah haji.
Ia menilai kebijakan potongan biaya dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan dana haji serta berdampak pada keadilan bagi para jemaah.
"Usul Pak Presiden Prabowo, agar jgn menurunkan lagi ongkos haji. Karena ibadah haji itu utk yg mampu maka berikan sesuai harga yang sebenarnya. Yakni Rp89.410.258,79 serta hapus harga BIPIH, Rp55.431.750,78 asalkan setiap tahun secara adil hasilnya dibagi sesuai dengan akad ke calon jemaah haji." Tulis cuitan Cholil Nafis.
Pandangan ini memicu berbagai tanggapan dari warganet yang ikut menyuarakan pendapat mereka di media sosial.
Beberapa warganet tampak sependapat dengan apa yang disampaikan Cholil Nafis terkait biaya haji.
Warganet banyak yang menyoroti, denga penurunan biaya haji, menyebabkan terjadinya antrean panjang bagi para jemaah yang ingin melakukan ibadah haji.
"Betul ini yg bikin haji antrinya panjang, apalagi dimudahkan dengan cicilan ribawi. Semampunya aja gausah dipaksain. Nabung sendiri gausah hutang2 untuk ibadah." Tulis balasan salah satu warganet dengan akun @mug***.
Kritik terhadap sistem potongan biaya dan antrian panjang jemaah haji menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana haji.
Kebijakan yang diambil harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban ibadah dan keberlanjutan finansial, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang menjalankan ibadah haji. (*/Risco)
