Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dukungan tersebut disampaikan Susi setelah Prabowo memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) hingga dana transfer ke pemerintah daerah (pemda) dengan total penghematan mencapai Rp306,69 triliun.
Pemangkasan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025.
Dalam kebijakan itu, terdapat dua sumber utama penghematan.
Pertama, pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun.
Kedua, pengurangan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan belanja yang dinilai kurang efektif dalam situasi ekonomi yang menantang.
Menanggapi langkah tersebut, Susi Pudjiastuti memberikan dukungannya melalui cuitan di akun X resminya @susipudjiastuti pada Kamis, 23 Januari 2025.
"Yesss saya dukung Pak Presiden Prabowo," tulis Susi sembari membagikan ulang berita terkait penghematan APBN 2025.
Dukungan Susi ini mendapat perhatian luas dari publik, mengingat dirinya dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan efisiensi dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Selain itu, langkah Presiden Prabowo ini juga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Salah satu warganet menyatakan persetujuannya dengan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.
"Betul buk. Klu dihitung2 lagi secara aktual, bnyak pos2 anggaran yg tdk manfaat bagi rakyat disaat dituasi ekonomi rakyat sulit. Satu contoh saja seperti anggaran perjalanan dinas yg bs dihemat hingga 20T," tulis akun @tan***.
Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan penghematan yang dilakukan pemerintah mendapat dukungan dari berbagai kalangan, baik tokoh nasional maupun masyarakat umum.
Dukungan terhadap kebijakan ini mencerminkan harapan banyak pihak agar anggaran negara dapat dikelola dengan lebih efisien, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan.
Langkah efisiensi seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat menjadi contoh nyata dalam memprioritaskan kebutuhan rakyat di tengah keterbatasan anggaran. (*/Risco)
