Mantan Stafsus Menkeu RI Komentari Forum Rektor yang Setuju Jika Kampus Kelola Tambang: Memprihatinkan

Potret Eks stafsus Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo yang baru-baru ini komentari forum rector terkait kampus kelola tambang
Potret Eks stafsus Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo yang baru-baru ini komentari forum rector terkait kampus kelola tambang Source: (Foto/Instagram/@prastowoyustinus)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, baru-baru ini angkat bicara mengenai wacana yang didukung Forum Rektor Indonesia terkait usulan kampus bisa mengelola tambang.

Melalui cuitannya di akun X resminya, @prastow pada Kamis 23 Januari 2025, Yustinus mengkritisi tajam pandangan Forum Rektor tersebut, menyoroti berbagai potensi risiko yang dapat muncul dari gagasan itu.

Sebagai informasi, Forum Rektor Indonesia mendukung revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang.

Dukungan ini diklaim dapat memberikan manfaat langsung kepada mahasiswa, seperti menekan biaya operasional kampus atau mengurangi kenaikan SPP.

Baca Juga:
Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian dan Pemda Agar Hemat APBN 2025, Susi Pudjiastuti: Saya Dukung Pak Presiden

Namun, Yustinus justru melihat sisi lain yang berbahaya dari wacana tersebut. Ia menilai Forum Rektor gagal mempertimbangkan potensi konflik kepentingan yang dapat timbul apabila kampus terlibat dalam pengelolaan tambang.

"Forum Rektor tidak memikirkan potensi konflik kepentingan dan konsekuensi pengebawahan kampus kepada korporasi dan negara." Tulis Yustinus di cuitannya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran Yustinus terhadap kemungkinan tergesernya peran kampus sebagai lembaga independen yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sekadar alat bagi kepentingan korporasi atau negara.

Selain itu, Yustinus juga menyoroti dampak lebih luas yang dapat terjadi terhadap integritas akademik perguruan tinggi.

Baca Juga:
Akbar Faizal Nilai Para Mantan Menteri ATR/BPN Coba Menghindar dari Tanggung Jawab Kasus Sertifikat Laut

Ia menyebut bahwa wacana ini dapat menggadaikan kebebasan akademik dan mengurangi marwah kampus sebagai institusi intelektual yang seharusnya netral di hadapan modal.

“Ini sama saja menggadaikan kebebasan akademik dan marwah kampus sbg kekuatan intelektual di hadapan modal. Memprihatinkan!” tulis Yustinus dalam cuitan lanjutannya.

Kritik Yustinus ini tentu menjadi bahan refleksi bagi Forum Rektor Indonesia.

Usulan pengelolaan tambang oleh kampus memang terdengar menjanjikan dalam hal finansial, tetapi berbagai konsekuensi moral dan struktural yang diungkapkan oleh Yustinus perlu dipertimbangkan secara matang.

Baca Juga:
Titiek Soeharto Singgung Perusahaan Besar di Belakang Pagar Laut Tangerang, Pengamat: Seribu Persen Setuju

Sebagai lembaga pendidikan, kampus seharusnya tetap fokus pada fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan ilmu dan inovasi tanpa harus terjebak dalam praktik yang dapat mengaburkan identitas akademiknya.

Sementara itu, warganet juga ikut memberikan tanggapan atas cuitan Yustinus.

"Mungkin orang2 di dalam forum rektor mau pada jadi oligarki mungkin mas @prastow," tulis balasan dari akun @old***.

Balasan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran serupa di kalangan publik terhadap implikasi dari usulan ini.

Baca Juga:
Viral! Deepfake Video Presiden Prabowo Dipakai untuk Penipuan Bantuan Pemerintah, Polisi Bongkar Sindikatnya

Wacana kampus mengelola tambang memang menjadi isu yang kompleks.

Dukungan yang diberikan Forum Rektor Indonesia perlu diimbangi dengan kajian mendalam terhadap dampak yang mungkin timbul, termasuk risiko konflik kepentingan dan degradasi nilai-nilai akademik.

Kritik dan pandangan seperti yang disampaikan oleh Yustinus Prastowo menjadi pengingat penting agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip dan tujuan utama pendidikan tinggi. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian dan Pemda Agar Hemat APBN 2025, Susi Pudjiastuti: Saya Dukung Pak Presiden

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo yang mencoba menghemat APBN 2025

Akbar Faizal Nilai Para Mantan Menteri ATR/BPN Coba Menghindar dari Tanggung Jawab Kasus Sertifikat Laut

Mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal menyoroti tanggapan para mantan Menteri ATR/BPN terkait kasus sertifikat laut Tangerang

Titiek Soeharto Singgung Perusahaan Besar di Belakang Pagar Laut Tangerang, Pengamat: Seribu Persen Setuju

Pengamat Adi Prayitno setuju dengan pendapat Titiek Soeharto mengenai dugaan adanya perusahaan besar yang membangun pagar laut Tangerang

Viral! Deepfake Video Presiden Prabowo Dipakai untuk Penipuan Bantuan Pemerintah, Polisi Bongkar Sindikatnya

Polisi tangkap pelaku penipuan deepfake Presiden Prabowo. Modus canggih gunakan teknologi AI untuk menipu masyarakat.

Tidak Setuju Biaya Ibadah Haji Diturunkan, Ketua MUI ke Presiden Prabowo: Berikan Sesuai Harga Sebenarnya

Ketua MUI, KH Cholil Nafis tidak setuju dengan usulan dari Presiden Prabowo yang ingin menurunkan biaya ibadah haji

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;