Islah Bahrawi Peringatkan Prabowo Soal Kebijakan Menteri yang Jual LPG 3 Kg di Pangkalan: Jangan Percaya Begitu Saja

Potret Presiden RI Prabowo Subianto, yang baru-baru ini dipringatkan Islah Bahrawi mengenai kebijakan Menteri terkait penjualan LPG 3 KG
Potret Presiden RI Prabowo Subianto, yang baru-baru ini dipringatkan Islah Bahrawi mengenai kebijakan Menteri terkait penjualan LPG 3 KG Source: (Foto/Instagram/@presidenrepublikindonesia)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Islah Bahrawi, baru-baru ini memberikan peringatan terbuka kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan LPG 3 kg di pangkalan.

Kebijakan tersebut, yang bertujuan untuk menekan harga jual LPG 3 kg agar sesuai dengan ketetapan pemerintah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam distribusi.

Penjualan yang sebelumnya melalui pengecer kini dialihkan sepenuhnya ke pangkalan resmi.

Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi harga yang dinilai terlalu mahal di tingkat pengecer, pelaksanaannya justru memunculkan masalah baru.

Baca Juga:
Soroti Kasus Dua Polisi Semarang yang Lakukan Pemerasan kepada Remaja, Kompolnas Minta Pelaku Ditindak Tegas

Beberapa daerah di Indonesia mulai mengalami kelangkaan LPG 3 kg.

Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas subsidi tersebut karena harus membeli langsung di pangkalan, yang sering kali letaknya jauh dari tempat tinggal mereka.

Kelangkaan ini diperburuk dengan antrean panjang yang terjadi di berbagai pangkalan, membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi sulit terpenuhi.

Islah Bahrawi, melalui akun X resminya @islah_bahrawi, mengunggah video yang memperlihatkan warga mengantre panjang untuk membeli LPG 3 kg di salah satu pangkalan.

Baca Juga:
Prabowo Pangkas Anggaran Otorita IKN, Eko Kuntadhi: Kota Baru yang Berisiko Kembali Dipenuhi Semak Belukar

Dalam unggahan tersebut, Islah memberikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo, memperingatkan agar tidak terlalu percaya begitu saja dengan kebijakan para menteri, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar rakyat.

"Hati2 pak Prabowo (menandai akun X Prabowo), jangan percaya begitu saja dengan kebijakan menteri, terutama menyangkut kebutuhan rakyat yg paling mendasar. Sejarah mencatat, pemerintahan sekuat apapun selalu kewalahan menghadapi perlawanan rakyat ketika urusan perut dihambat oleh berbelitnya birokrasi," tulis Islah dalam cuitannya.

Pesan tersebut menuai banyak tanggapan dari warganet yang mengalami dampak langsung dari kebijakan ini.

Salah satu warganet, melalui akun @nab***, turut menandai akun Presiden Prabowo dalam balasannya. Ia menyampaikan keluhan terkait kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di daerah kepulauan.

Baca Juga:
Propam Polri Bikin Layanan Pengaduan via WhatsApp, Denny Siregar: Jangan Kayak Lapor Mas Wapres ya Pak

"Prabowo (menandai akun Presiden Prabowo) mohon ditinjau ulang kebijaksanaan menterinya, kami yg tinggal dikepulauan Sumenep sangat susah harus beli dipangkalan elpiji," tulisnya.

Keluhan ini menggambarkan betapa kebijakan tersebut berdampak signifikan pada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya terbatas.

Masyarakat berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan ini untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lebih efektif dan merata.

Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti gas elpiji menjadi sorotan penting yang harus segera ditangani agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soroti Kasus Dua Polisi Semarang yang Lakukan Pemerasan kepada Remaja, Kompolnas Minta Pelaku Ditindak Tegas

Begini tanggapan dari Kompolnas terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh dua polisi Semarang kepada remaja yang belakangan ini viral

Prabowo Pangkas Anggaran Otorita IKN, Eko Kuntadhi: Kota Baru yang Berisiko Kembali Dipenuhi Semak Belukar

Begini tanggapan dari pegiat medsos, Eko Kuntadhi mengenai pemerintah yang memangkas anggaran otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN

Propam Polri Bikin Layanan Pengaduan via WhatsApp, Denny Siregar: Jangan Kayak Lapor Mas Wapres ya Pak

Pegiat medsos, Denny Siregar menyinggung layanan Lapor Mas Wapres milik Gibran saat komentari layanan pengaduan milik Propam Polri

Pemerintah Bakal Hadirkan Akses Skrining Kesehatan Mental Gratis, Menkes Budi Gunadi: Ini Program Terbesar Kemenkes

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, skrining kesehatan mental gratis yang akan diluncurkan bakal jadi program terbesar Kemenkes

KPPMI Gagalkan Pengiriman Ilegal Calon Pekerja Migran Indonesia di Tanjung Pinang, Pria Asal Banten Jadi Tersangka

Kementerian PPMI berhasil menggagalkan percobaan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal di Tanjung Pinang

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;