Bahlil Berencana Ubah Pengecer LPG 3 Kg Jadi Pangkalan, Said Didu: Begini Kalau Pejabat Bermental Penguasa

Potret Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang berencana ubah pengecer LPG 3 KG jadi pangkalan
Potret Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang berencana ubah pengecer LPG 3 KG jadi pangkalan Source: (Foto/Instagram/@bahlillahadalia)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Said Didu, menyoroti rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, yang ingin mengubah status pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan.

Rencana ini muncul di tengah perbincangan mengenai ketersediaan gas LPG 3 kg di masyarakat, yang belakangan ini ramai diperbincangkan karena adanya keluhan terkait kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pengecer.

Bahlil Lahadalia sebelumnya membantah adanya kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Menurutnya, ketersediaan gas LPG 3 kg pada tahun 2024 dan 2025 tetap sama.

Bahlil menegaskan bahwa yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, melainkan proses perubahan dari sistem distribusi pengecer ke pangkalan.

Baca Juga:
Islah Bahrawi Peringatkan Prabowo Soal Kebijakan Menteri yang Jual LPG 3 Kg di Pangkalan: Jangan Percaya Begitu Saja

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan analisis dan menemukan bahwa masih terjadi kenaikan harga di tingkat pengecer, yang memberatkan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah merancang aturan untuk mengubah status pengecer menjadi pangkalan agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dengan membeli langsung di pangkalan.

Menanggapi rencana tersebut, Said Didu memberikan pandangannya melalui cuitan di akun X resminya, @msaid_didu, pada Senin, 3 Februari 2025.

Dengan nada menyindir, Said Didu menyebut bahwa Bahlil adalah contoh pejabat dengan mentalitas penguasa.

Baca Juga:
Soroti Kasus Dua Polisi Semarang yang Lakukan Pemerasan kepada Remaja, Kompolnas Minta Pelaku Ditindak Tegas

"Beginilah kalau pejabat bermental PENGUASA," tulis Said Didu sembari mengunggah ulang video yang memperlihatkan Bahlil Lahadalia menyampaikan rencananya untuk mengubah pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan.

Komentar Said Didu ini tampaknya menyinggung soal bagaimana kebijakan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan secara matang dampaknya bagi masyarakat kecil yang bergantung pada pengecer untuk kebutuhan sehari-hari.

Cuitan Said Didu kemudian memicu berbagai tanggapan dari warganet yang turut memberikan pendapat mereka terkait kebijakan tersebut.

Beberapa dari mereka mengkritik keras langkah pemerintah yang dianggap terburu-buru dan tidak memperhitungkan dampak jangka panjangnya.

Baca Juga:
Prabowo Pangkas Anggaran Otorita IKN, Eko Kuntadhi: Kota Baru yang Berisiko Kembali Dipenuhi Semak Belukar

Salah satu warganet dengan akun @rah*** menulis, "Mikir belakangan, atau malah dia g mikir hasil dari kebijakannya gimana," sebagai bentuk kekecewaan terhadap rencana yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Reaksi dari warganet menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa khawatir dengan perubahan ini. Selama ini, pengecer menjadi pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke LPG 3 kg.

Jika sistem ini diubah menjadi pangkalan, ada kekhawatiran bahwa akses akan semakin sulit, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pangkalan resmi.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan apakah perubahan ini benar-benar akan menurunkan harga, atau justru menambah beban dengan biaya transportasi tambahan untuk mencapai pangkalan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Islah Bahrawi Peringatkan Prabowo Soal Kebijakan Menteri yang Jual LPG 3 Kg di Pangkalan: Jangan Percaya Begitu Saja

Pegiat medsos, Islah Bahrawi memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo terkait kebijakan menteri soal penjualan LPG 3 Kg di pangkalan

Soroti Kasus Dua Polisi Semarang yang Lakukan Pemerasan kepada Remaja, Kompolnas Minta Pelaku Ditindak Tegas

Begini tanggapan dari Kompolnas terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh dua polisi Semarang kepada remaja yang belakangan ini viral

Prabowo Pangkas Anggaran Otorita IKN, Eko Kuntadhi: Kota Baru yang Berisiko Kembali Dipenuhi Semak Belukar

Begini tanggapan dari pegiat medsos, Eko Kuntadhi mengenai pemerintah yang memangkas anggaran otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN

Propam Polri Bikin Layanan Pengaduan via WhatsApp, Denny Siregar: Jangan Kayak Lapor Mas Wapres ya Pak

Pegiat medsos, Denny Siregar menyinggung layanan Lapor Mas Wapres milik Gibran saat komentari layanan pengaduan milik Propam Polri

Pemerintah Bakal Hadirkan Akses Skrining Kesehatan Mental Gratis, Menkes Budi Gunadi: Ini Program Terbesar Kemenkes

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, skrining kesehatan mental gratis yang akan diluncurkan bakal jadi program terbesar Kemenkes

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;