Nasional, gemasulawesi - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Klarifikasi ini disampaikan oleh Ahmad Basarah, selaku Juru Bicara PDIP, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai spekulasi yang berkembang terkait instruksi Megawati kepada para kepala daerah PDIP sebelum pelaksanaan retret.
Saat program retret bagi kepala daerah hendak dilaksanakan, Megawati memberikan arahan kepada para kepala daerah dari PDIP agar tidak segera berangkat ke Magelang.
Instruksi ini kemudian menimbulkan berbagai interpretasi, termasuk anggapan bahwa Megawati menolak keterlibatan kepala daerah PDIP dalam program tersebut.
Menurut Ahmad Basarah, instruksi yang diberikan Megawati pada Kamis, 20 Februari 2025, bukanlah bentuk larangan, melainkan hanya permintaan untuk menunda keberangkatan ke lokasi retret.
Hal ini bertujuan agar kepala daerah dari PDIP tetap berada di wilayahnya masing-masing guna memastikan pelayanan kepada rakyat tetap berjalan optimal.
"Jadi kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 20 Februari 2025 tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut retret," kata Basarah.
Lebih lanjut, Ahmad Basarah menjelaskan bahwa kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang diminta untuk tetap fokus pada tugas utama mereka di daerah masing-masing.
Megawati menginginkan agar mereka segera bekerja dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam pandangan PDIP, kehadiran langsung kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat segera diimplementasikan di lapangan.
"Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya," jelas Basarah.
Penegasan ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang beredar mengenai sikap Megawati terhadap retret bagi kepala daerah.
Dengan pernyataan ini, PDIP berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait arahan Megawati. (*/Risco)
