Nasional, gemasulawesi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, memberikan tanggapan terkait situasi di dua daerah yang belum memiliki anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.
Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan.
Diketahui bahwa awalnya terdapat 24 daerah yang dijadwalkan menggelar PSU Pilkada 2024.
Namun, hingga kini, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel belum memberikan informasi terbaru mengenai kesiapan anggaran mereka kepada KPU.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kelancaran pelaksanaan PSU di kedua daerah tersebut.
Menanggapi hal ini, Afifuddin menegaskan bahwa secara keseluruhan, anggaran untuk PSU di 24 daerah telah terfasilitasi.
Meski demikian, untuk dua daerah yang belum memiliki anggaran, ia memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan solusi.
"Masih belum ada update dari dua daerah tersebut (Pasaman dan Boven Digoel), tapi dipastikan nanti terfasilitasi lah kalau teman-teman dari Kemendagri," ujar Afifuddin di Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.
Lebih lanjut, Afifuddin menjelaskan bahwa daerah yang menggelar PSU telah berusaha mencari solusi pendanaan.
Dari 24 daerah yang mengadakan PSU, 22 di antaranya telah memenuhi kebutuhan anggaran melalui sisa dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta dukungan dari pemerintah daerah.
Apabila dana daerah tidak mencukupi, maka pemerintah pusat akan memberikan bantuan guna memastikan pelaksanaan PSU tetap berjalan sesuai jadwal.
Kekhawatiran mengenai anggaran PSU sebelumnya juga telah mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 10 Maret 2025, Tito menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan membantu daerah yang mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan PSU.
Tito mengungkapkan bahwa total anggaran PSU Pilkada 2024 mencapai Rp719,170 miliar.
Dari jumlah tersebut, alokasi dana diperuntukkan bagi berbagai instansi terkait, dengan rincian kebutuhan KPU sebesar Rp429,725 miliar, Bawaslu Rp158,919 miliar, TNI Rp38,531 miliar, dan Polri Rp91,993 miliar.
Dengan adanya komitmen dari Kemendagri dan dukungan anggaran dari APBN, pelaksanaan PSU di seluruh daerah yang membutuhkan diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. (*/Risco)
