Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang berencana mengumpulkan data organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai mengganggu investasi di Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah ormas, yang disebut-sebut sebagai penyebab kegagalan investasi hingga mencapai ratusan triliun rupiah.
Menko Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan mendalami persoalan ini lebih lanjut.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang terlibat dalam aksi premanisme.
Pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap ormas yang dinilai menghambat investasi.
Menanggapi hal ini, Denny Siregar berpendapat bahwa langkah yang diambil pemerintah terlalu lamban dan cenderung birokratis.
Menurutnya, cara paling mudah untuk mengatasi aksi premanisme ormas adalah dengan memberikan peringatan tegas melalui pihak kepolisian.
Dalam unggahan di akun Instagram resminya @dennysirregar pada Jumat, 14 Maret 2025, Denny menyampaikan kritiknya terhadap langkah pemerintah yang menurutnya terlalu administratif dan berbelit-belit.
"Pemerintah kita itu kenapa senangnya administrasi dan birokrasi ya? Padahal gampang sebenarnya. Minta kepolisian menyebarkan informasi ke ormas-ormas, siapapun nanti yang menganggu usaha akan berhadapan dengan pemerintah. Dan benar2 dilaksanakan... Bukan omon2 doang," tulis Denny, sembari mengunggah ulang berita terkait langkah yang akan diambil Menko Airlangga untuk menangani aksi premanisme ormas.
Pernyataan Denny ini mendapat berbagai tanggapan dari warganet.
Sebagian besar menilai bahwa sistem birokrasi di Indonesia memang sering kali membuat kebijakan menjadi lebih kompleks daripada yang seharusnya.
Beberapa juga berpendapat bahwa jika pemerintah benar-benar serius dalam menindak premanisme ormas, maka seharusnya tindakan konkret segera dilakukan tanpa harus melalui proses yang berlarut-larut.
"Ingat prinsipnya bang. Kalo bisa ribet knp harus simple," tulis akun @h_l di unggahan Denny, disertai emotikon tertawa.
Tanggapan warganet ini mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap cara pemerintah menangani masalah yang dianggap penting, seperti investasi dan stabilitas ekonomi.
Banyak yang berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah yang lebih efektif dalam menindak aksi premanisme ormas tanpa perlu melalui proses administratif yang panjang. (*/Risco)
