Soroti Prabowo yang Berencana Bikin Penjara untuk Para Koruptor, Mahfud MD: Setuju Pak Presiden, Sikat

Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang baru-baru ini menyoroti rencana Prabowo bangun penjara koruptor
Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang baru-baru ini menyoroti rencana Prabowo bangun penjara koruptor Source: (Foto/Instagram/@mohmahfudmd)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun penjara khusus bagi para koruptor di pulau terpencil.

Diketahui bahwa rencana tersebut disampaikan oleh Prabowo saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo berencana membangun fasilitas penjara dengan sistem keamanan tinggi dan berlokasi di daerah yang jauh dari pemukiman.

Dengan demikian, para koruptor tidak memiliki kebebasan bergerak, apalagi melarikan diri.

Baca Juga:
Soal Kecurangan Distribusi MinyaKita, Puan Maharani Desak Hukuman Berat bagi Pelaku Tingkat Bawah Maupun Atas

"Nanti akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka (koruptor) nggak bisa keluar malam hari," jelas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Menanggapi hal ini, Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.

Mahfud menegaskan bahwa jika rencana ini benar-benar diimplementasikan, maka bisa menjadi langkah nyata dalam melawan korupsi di Indonesia.

"Setuju, Pak Presiden. Jgn mundur menghadapi koruptor. Sikat. Tinggal implementasinya," tulis Mahfud MD dalam cuitan akun X resminya @mohmahfudmd pada Jumat, 14 Maret 2025. Ia juga mengunggah ulang video pernyataan Prabowo mengenai pembangunan penjara khusus bagi koruptor.

Baca Juga:
Denny Siregar Kritisi Langkah Menko Airlangga yang akan Data Ormas Pengganggu Investasi, Dinilai Terlalu Lamban

Selain menyatakan dukungannya, Mahfud juga mengungkapkan bahwa ide serupa pernah muncul sebelumnya, tetapi dalam bentuk yang berbeda.

Ia menyebut bahwa dulu ada konsep "Kebun Koruptor," yang bertujuan memberikan efek jera dengan cara yang lebih bersifat edukatif bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Menurut Mahfud, dalam konsep tersebut, para koruptor ditempatkan di sebuah taman rekreasi, dan di akhir pekan, anak-anak sekolah bisa diajak untuk melihat langsung mereka.

Bahkan, dalam konsep tersebut, anak-anak diizinkan melempari para koruptor dengan pisang dan kacang sebagai simbol penghinaan terhadap perbuatan korupsi.

Baca Juga:
Fedi Nuril Ungkap Alasan Mengapa Dirinya Termasuk yang Khawatir Jika Pemerintah Kembali ke Zaman Orba

"Dulu pernah ada ide pembuatan 'Kebun Koruptor'. Koruptor diletakkan di sebuah taman rekreasi, lalu di hari libur anak2 sekolah diajak menonton dan melempari koruptor dgn pisang dan kacang," tulis Mahfud dalam lanjutan cuitannya.

Wacana pembangunan penjara khusus bagi koruptor ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. 

Sebagian besar mendukung langkah tegas terhadap para pelaku korupsi, terutama jika diikuti dengan implementasi yang konkret.

Namun, ada pula yang menilai bahwa penindakan terhadap koruptor seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan, tetapi juga mencakup penyitaan aset yang dikorupsi agar bisa dikembalikan ke negara. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Kecurangan Distribusi MinyaKita, Puan Maharani Desak Hukuman Berat bagi Pelaku Tingkat Bawah Maupun Atas

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut pihak yang terlibat dalam kecurangan distribusi MinyaKita harus dapat hukuman yang berat

Denny Siregar Kritisi Langkah Menko Airlangga yang akan Data Ormas Pengganggu Investasi, Dinilai Terlalu Lamban

Denny Siregar menyoroti langkah yang diambil Menko Airlangga untuk mengatasi aksi premanisme ormas yang belakangan ini jadi sorotan

Fedi Nuril Ungkap Alasan Mengapa Dirinya Termasuk yang Khawatir Jika Pemerintah Kembali ke Zaman Orba

Aktor Fedi Nuril menyampaikan alasan mengapa dirinya ikut khawatir jika pemerintah Indonesia akan kembali ke zaman orde baru

Luhut Cari Regulasi yang Menghambat Investor Datang, Bivitri Susanti Nilai Korupsi Jadi Penghambat Sebenarnya

Bivitri Susanti memberikan komentar terhadap rencana Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin cari regulasi penghambat investasi

Ada 2 Daerah Belum Siap Gelar PSU Pilkada 2024 Karena Tak Punya Anggaran, Ketua KPU Yakin Kemendagri Bisa Fasilitasi

Begini keterangan dari ketua KPU Mochammad Afifuddin terkait dua daerah yang belum menyampaikan update anggaran untuk PSU Pilkada 2024

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;