Soroti Prabowo yang Berencana Bikin Penjara untuk Para Koruptor, Mahfud MD: Setuju Pak Presiden, Sikat

Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang baru-baru ini menyoroti rencana Prabowo bangun penjara koruptor
Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang baru-baru ini menyoroti rencana Prabowo bangun penjara koruptor Source: (Foto/Instagram/@mohmahfudmd)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun penjara khusus bagi para koruptor di pulau terpencil.

Diketahui bahwa rencana tersebut disampaikan oleh Prabowo saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo berencana membangun fasilitas penjara dengan sistem keamanan tinggi dan berlokasi di daerah yang jauh dari pemukiman.

Dengan demikian, para koruptor tidak memiliki kebebasan bergerak, apalagi melarikan diri.

Baca Juga:
Soal Kecurangan Distribusi MinyaKita, Puan Maharani Desak Hukuman Berat bagi Pelaku Tingkat Bawah Maupun Atas

"Nanti akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka (koruptor) nggak bisa keluar malam hari," jelas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Menanggapi hal ini, Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.

Mahfud menegaskan bahwa jika rencana ini benar-benar diimplementasikan, maka bisa menjadi langkah nyata dalam melawan korupsi di Indonesia.

"Setuju, Pak Presiden. Jgn mundur menghadapi koruptor. Sikat. Tinggal implementasinya," tulis Mahfud MD dalam cuitan akun X resminya @mohmahfudmd pada Jumat, 14 Maret 2025. Ia juga mengunggah ulang video pernyataan Prabowo mengenai pembangunan penjara khusus bagi koruptor.

Baca Juga:
Denny Siregar Kritisi Langkah Menko Airlangga yang akan Data Ormas Pengganggu Investasi, Dinilai Terlalu Lamban

Selain menyatakan dukungannya, Mahfud juga mengungkapkan bahwa ide serupa pernah muncul sebelumnya, tetapi dalam bentuk yang berbeda.

Ia menyebut bahwa dulu ada konsep "Kebun Koruptor," yang bertujuan memberikan efek jera dengan cara yang lebih bersifat edukatif bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Menurut Mahfud, dalam konsep tersebut, para koruptor ditempatkan di sebuah taman rekreasi, dan di akhir pekan, anak-anak sekolah bisa diajak untuk melihat langsung mereka.

Bahkan, dalam konsep tersebut, anak-anak diizinkan melempari para koruptor dengan pisang dan kacang sebagai simbol penghinaan terhadap perbuatan korupsi.

Baca Juga:
Fedi Nuril Ungkap Alasan Mengapa Dirinya Termasuk yang Khawatir Jika Pemerintah Kembali ke Zaman Orba

"Dulu pernah ada ide pembuatan 'Kebun Koruptor'. Koruptor diletakkan di sebuah taman rekreasi, lalu di hari libur anak2 sekolah diajak menonton dan melempari koruptor dgn pisang dan kacang," tulis Mahfud dalam lanjutan cuitannya.

Wacana pembangunan penjara khusus bagi koruptor ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. 

Sebagian besar mendukung langkah tegas terhadap para pelaku korupsi, terutama jika diikuti dengan implementasi yang konkret.

Namun, ada pula yang menilai bahwa penindakan terhadap koruptor seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan, tetapi juga mencakup penyitaan aset yang dikorupsi agar bisa dikembalikan ke negara. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Kecurangan Distribusi MinyaKita, Puan Maharani Desak Hukuman Berat bagi Pelaku Tingkat Bawah Maupun Atas

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut pihak yang terlibat dalam kecurangan distribusi MinyaKita harus dapat hukuman yang berat

Denny Siregar Kritisi Langkah Menko Airlangga yang akan Data Ormas Pengganggu Investasi, Dinilai Terlalu Lamban

Denny Siregar menyoroti langkah yang diambil Menko Airlangga untuk mengatasi aksi premanisme ormas yang belakangan ini jadi sorotan

Fedi Nuril Ungkap Alasan Mengapa Dirinya Termasuk yang Khawatir Jika Pemerintah Kembali ke Zaman Orba

Aktor Fedi Nuril menyampaikan alasan mengapa dirinya ikut khawatir jika pemerintah Indonesia akan kembali ke zaman orde baru

Luhut Cari Regulasi yang Menghambat Investor Datang, Bivitri Susanti Nilai Korupsi Jadi Penghambat Sebenarnya

Bivitri Susanti memberikan komentar terhadap rencana Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin cari regulasi penghambat investasi

Ada 2 Daerah Belum Siap Gelar PSU Pilkada 2024 Karena Tak Punya Anggaran, Ketua KPU Yakin Kemendagri Bisa Fasilitasi

Begini keterangan dari ketua KPU Mochammad Afifuddin terkait dua daerah yang belum menyampaikan update anggaran untuk PSU Pilkada 2024

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;