Soroti Prabowo yang Berencana Bikin Penjara untuk Para Koruptor, Mahfud MD: Setuju Pak Presiden, Sikat

Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang baru-baru ini menyoroti rencana Prabowo bangun penjara koruptor
Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang baru-baru ini menyoroti rencana Prabowo bangun penjara koruptor Source: (Foto/Instagram/@mohmahfudmd)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun penjara khusus bagi para koruptor di pulau terpencil.

Diketahui bahwa rencana tersebut disampaikan oleh Prabowo saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo berencana membangun fasilitas penjara dengan sistem keamanan tinggi dan berlokasi di daerah yang jauh dari pemukiman.

Dengan demikian, para koruptor tidak memiliki kebebasan bergerak, apalagi melarikan diri.

Baca Juga:
Soal Kecurangan Distribusi MinyaKita, Puan Maharani Desak Hukuman Berat bagi Pelaku Tingkat Bawah Maupun Atas

"Nanti akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka (koruptor) nggak bisa keluar malam hari," jelas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Menanggapi hal ini, Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.

Mahfud menegaskan bahwa jika rencana ini benar-benar diimplementasikan, maka bisa menjadi langkah nyata dalam melawan korupsi di Indonesia.

"Setuju, Pak Presiden. Jgn mundur menghadapi koruptor. Sikat. Tinggal implementasinya," tulis Mahfud MD dalam cuitan akun X resminya @mohmahfudmd pada Jumat, 14 Maret 2025. Ia juga mengunggah ulang video pernyataan Prabowo mengenai pembangunan penjara khusus bagi koruptor.

Baca Juga:
Denny Siregar Kritisi Langkah Menko Airlangga yang akan Data Ormas Pengganggu Investasi, Dinilai Terlalu Lamban

Selain menyatakan dukungannya, Mahfud juga mengungkapkan bahwa ide serupa pernah muncul sebelumnya, tetapi dalam bentuk yang berbeda.

Ia menyebut bahwa dulu ada konsep "Kebun Koruptor," yang bertujuan memberikan efek jera dengan cara yang lebih bersifat edukatif bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Menurut Mahfud, dalam konsep tersebut, para koruptor ditempatkan di sebuah taman rekreasi, dan di akhir pekan, anak-anak sekolah bisa diajak untuk melihat langsung mereka.

Bahkan, dalam konsep tersebut, anak-anak diizinkan melempari para koruptor dengan pisang dan kacang sebagai simbol penghinaan terhadap perbuatan korupsi.

Baca Juga:
Fedi Nuril Ungkap Alasan Mengapa Dirinya Termasuk yang Khawatir Jika Pemerintah Kembali ke Zaman Orba

"Dulu pernah ada ide pembuatan 'Kebun Koruptor'. Koruptor diletakkan di sebuah taman rekreasi, lalu di hari libur anak2 sekolah diajak menonton dan melempari koruptor dgn pisang dan kacang," tulis Mahfud dalam lanjutan cuitannya.

Wacana pembangunan penjara khusus bagi koruptor ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. 

Sebagian besar mendukung langkah tegas terhadap para pelaku korupsi, terutama jika diikuti dengan implementasi yang konkret.

Namun, ada pula yang menilai bahwa penindakan terhadap koruptor seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan, tetapi juga mencakup penyitaan aset yang dikorupsi agar bisa dikembalikan ke negara. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Kecurangan Distribusi MinyaKita, Puan Maharani Desak Hukuman Berat bagi Pelaku Tingkat Bawah Maupun Atas

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut pihak yang terlibat dalam kecurangan distribusi MinyaKita harus dapat hukuman yang berat

Denny Siregar Kritisi Langkah Menko Airlangga yang akan Data Ormas Pengganggu Investasi, Dinilai Terlalu Lamban

Denny Siregar menyoroti langkah yang diambil Menko Airlangga untuk mengatasi aksi premanisme ormas yang belakangan ini jadi sorotan

Fedi Nuril Ungkap Alasan Mengapa Dirinya Termasuk yang Khawatir Jika Pemerintah Kembali ke Zaman Orba

Aktor Fedi Nuril menyampaikan alasan mengapa dirinya ikut khawatir jika pemerintah Indonesia akan kembali ke zaman orde baru

Luhut Cari Regulasi yang Menghambat Investor Datang, Bivitri Susanti Nilai Korupsi Jadi Penghambat Sebenarnya

Bivitri Susanti memberikan komentar terhadap rencana Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin cari regulasi penghambat investasi

Ada 2 Daerah Belum Siap Gelar PSU Pilkada 2024 Karena Tak Punya Anggaran, Ketua KPU Yakin Kemendagri Bisa Fasilitasi

Begini keterangan dari ketua KPU Mochammad Afifuddin terkait dua daerah yang belum menyampaikan update anggaran untuk PSU Pilkada 2024

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;