Nasional, gemasulawesi - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang.
Program ini diharapkan dapat menyatukan berbagai aplikasi dari kementerian dan lembaga, menciptakan efisiensi, serta mengurangi potensi korupsi dalam birokrasi pemerintahan.
Luhut menyampaikan bahwa digitalisasi ini juga akan mewajibkan setiap keluarga untuk memiliki rekening bank guna memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat langsung mentransfer bantuan sosial kepada penerima manfaat tanpa perantara, sehingga meminimalisasi penyimpangan dan meningkatkan transparansi distribusi dana bantuan.
Dalam rapat yang digelar pada Rabu, 19 Maret 2025, Luhut menjelaskan bahwa GovTech akan menjadi terobosan baru dalam sistem administrasi negara.
Seluruh layanan publik dari berbagai kementerian dan lembaga akan diintegrasikan dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan lebih mudah.
Selain itu, sistem ini dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan anggaran serta mengurangi beban administrasi yang berbelit-belit.
"Presiden 17 Agustus (mendatang) ingin meresmikan atau launching nanti program government technology yang akan nanti menyatukan semua 'apps' yang ada di kementerian/lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi," jelas Luhut di Jakarta.
Penerapan GovTech ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses administrasi yang selama ini sering kali lambat dan kurang transparan diharapkan dapat berubah menjadi lebih cepat dan efisien.
Dengan digitalisasi ini, interaksi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi lebih langsung, sehingga bisa mengurangi birokrasi yang berbelit serta mempercepat pengambilan keputusan dalam berbagai sektor.
Di sisi lain, kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki rekening bank menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial.
Melalui sistem ini, data penerima manfaat akan lebih akurat, menghindari praktik perantara yang dapat menyebabkan penyimpangan dana bantuan.
Langkah ini juga bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Luhut menambahkan bahwa dengan implementasi GovTech, negara dapat menghemat anggaran dalam jumlah besar.
Perhitungan awal menunjukkan bahwa penghematan yang dihasilkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan berkurangnya biaya administrasi dan efisiensi sistem kerja, dana yang selama ini dialokasikan untuk pengelolaan layanan publik bisa digunakan lebih optimal untuk program-program prioritas lainnya.
"Ini kita kira-kira sudah menghitung, bisa berapa besar yang kita hemat mungkin hampir Rp100 triliun dan seterusnya, nanti secara bertahap angka-angkanya nanti saya kira bisa diberi tahu kemudian," kata Luhut.
Pemerintah menaruh harapan besar pada digitalisasi ini sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien. (*/Risco)
