Ingin Pengangkatan CPNS 2024 Sesuai Jadwal, Mendagri Tito Karnavian Wanti-wanti Pemda Agar Jangan Sampai Tertinggal

Potret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika memberikan keterangan
Potret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika memberikan keterangan Source: (Foto/Instagram/@titokarnavian)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan analisis dan simulasi terkait percepatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024.

Menurutnya, kesiapan instansi dalam melaksanakan pengangkatan ini harus menjadi prioritas, mengingat batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Langkah percepatan ini diperlukan agar seluruh daerah dapat menyelesaikan proses pengangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tito menegaskan bahwa tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam melaksanakan pengangkatan CPNS, terutama karena tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yaitu paling lambat bulan Juni 2025.

Baca Juga:
Luhut Sebut Pemerintah Akan Luncurkan GovTech dan Wajibkan Setiap Keluarga Punya Rekening Bank, Begini Tujuannya

Jika tidak segera disiapkan dengan baik, ada kemungkinan beberapa daerah mengalami kendala administratif yang dapat menghambat proses tersebut.

Saat ini, pemerintah daerah diminta untuk segera berkoordinasi dengan bagian kepegawaian guna membahas strategi yang tepat dalam pelaksanaan pengangkatan ini.

Tito menegaskan bahwa perencanaan yang matang akan membantu memastikan seluruh tahapan berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan.

"Jadi, teman-teman pemda segera melakukan rapat internal dengan yang ngurusin bagian kepegawaian," ujar Tito Karnavian di Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.

Baca Juga:
Politikus PDIP Guntur Romli Nilai Pemerintah Perlu Diprotes Terlebih Dahulu Baru Bisa Mendengar Keluhan Rakyat

Sebelumnya, pengangkatan CPNS 2024 sempat mengalami penundaan hingga bulan Oktober 2025. 

Namun, seiring dengan kebijakan baru dari Presiden, jadwal pengangkatan dipercepat dan harus diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025.

Keputusan ini bertujuan untuk mempercepat distribusi tenaga kerja baru di lingkungan pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Tito berharap setiap daerah dapat segera menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan rencana.

Baca Juga:
Ketua KPU RI Pastikan PSU di 4 Wilayah Siap Dilaksanakan pada Sabtu 22 Maret 2025, Berikut ini Daftar Wilayahnya

Dengan adanya batas waktu yang jelas, pemerintah daerah diharapkan tidak menunda-nunda proses administrasi dan segera melakukan persiapan yang diperlukan agar tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Meski kebijakan ini memiliki tantangan, pemerintah optimis bahwa percepatan pengangkatan CPNS 2024 dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik di Indonesia.

Dengan sistem yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan birokrasi pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan transparan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Luhut Sebut Pemerintah Akan Luncurkan GovTech dan Wajibkan Setiap Keluarga Punya Rekening Bank, Begini Tujuannya

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto bakal meluncurkan GovTech pada bulan Agustus 2025

Politikus PDIP Guntur Romli Nilai Pemerintah Perlu Diprotes Terlebih Dahulu Baru Bisa Mendengar Keluhan Rakyat

Guntur Romli menilai pemerintah Indonesia perlu diprotes terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan keluhan dari rakyat

Ketua KPU RI Pastikan PSU di 4 Wilayah Siap Dilaksanakan pada Sabtu 22 Maret 2025, Berikut ini Daftar Wilayahnya

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengabarkan bahwa ada empat wilayah di Indonesia yang akan menggelar PSU pada Sabtu 22 Maret 2025

Soroti Penangkapan Oknum TNI Terduga Penembak 3 Polisi di Lampung, Umar Hasibuan: Semoga Dihukum Mati

Pegiat media sosial, Umar Hasibuan menilai bahwa hukuman mati layak diberikan kepada oknum TNI yang diduga menembak 3 polisi Lampung

Nilai Presiden Prabowo Belum Perbaiki Ekonomi dalam 5 Bulan Memimpin, Said Didu: Dampak Melanjutkan Rezim Jokowi

Pegiat media sosial, Said Didu menilai Presiden Prabowo belum beri dampak baik pada ekonomi di Indonesia selama memimpin

Berita Terkini

wave

Skandal Galian C Sausu Taliabo: Keruk Bumi Pakai Solar Subsidi, Dewo Satria Kebal Hukum?

Aktivitas tambang galian C ilegal diduga milik Dewo Satria beraktifitas lancar dan lolos dari pantauan Unit Tipidter Polres Parigi moutong.

Menyingkap Tabir PETI Mentawa: Saat Solar Subsidi SPBU Sausu Mengalir ke Kantong Tambang Ilegal Oknum Polisi

SPBU Sausu Diduga menjadi pemasok utama solar subsidi ke kantong tambang ilegal yang ada di wiayah Mentawa Sausu Torono.

Aroma Pungli di Balik Perusakan Alam Sausu Torono: Wakapolsek Diduga Sering Palak Pengusaha Emas Ilegal

Keterlibatan Wakapolsek Sausu Nur Kamiden dalam membekingi aktifitas tambang ilegal mencuat bahkan disebut turut menerima jatah.

Dugaan PETI di Desa Maleali, Aparat Hanya Dapatkan Sisa Kamp Kosong

Unit Tipidter Polres Parigi moutong, hanya berhasil mendapatkan kamp kosong bekas penambang ilegal pada sidak di desa Maleali

Muhaimin Hadi Desak Audit SPBU: Bongkar Gurita Mafia Solar di Poso!

Ketua Forum Pembela Cinta Damai Kabupaten Poso, Muhaimin Hadi, mengkritik keras kelangkaan solar bersubsidi yang melanda wilayah Poso.


See All
; ;