Ingin Pengangkatan CPNS 2024 Sesuai Jadwal, Mendagri Tito Karnavian Wanti-wanti Pemda Agar Jangan Sampai Tertinggal

Potret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika memberikan keterangan
Potret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika memberikan keterangan Source: (Foto/Instagram/@titokarnavian)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan analisis dan simulasi terkait percepatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024.

Menurutnya, kesiapan instansi dalam melaksanakan pengangkatan ini harus menjadi prioritas, mengingat batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Langkah percepatan ini diperlukan agar seluruh daerah dapat menyelesaikan proses pengangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tito menegaskan bahwa tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam melaksanakan pengangkatan CPNS, terutama karena tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yaitu paling lambat bulan Juni 2025.

Baca Juga:
Luhut Sebut Pemerintah Akan Luncurkan GovTech dan Wajibkan Setiap Keluarga Punya Rekening Bank, Begini Tujuannya

Jika tidak segera disiapkan dengan baik, ada kemungkinan beberapa daerah mengalami kendala administratif yang dapat menghambat proses tersebut.

Saat ini, pemerintah daerah diminta untuk segera berkoordinasi dengan bagian kepegawaian guna membahas strategi yang tepat dalam pelaksanaan pengangkatan ini.

Tito menegaskan bahwa perencanaan yang matang akan membantu memastikan seluruh tahapan berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan.

"Jadi, teman-teman pemda segera melakukan rapat internal dengan yang ngurusin bagian kepegawaian," ujar Tito Karnavian di Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.

Baca Juga:
Politikus PDIP Guntur Romli Nilai Pemerintah Perlu Diprotes Terlebih Dahulu Baru Bisa Mendengar Keluhan Rakyat

Sebelumnya, pengangkatan CPNS 2024 sempat mengalami penundaan hingga bulan Oktober 2025. 

Namun, seiring dengan kebijakan baru dari Presiden, jadwal pengangkatan dipercepat dan harus diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025.

Keputusan ini bertujuan untuk mempercepat distribusi tenaga kerja baru di lingkungan pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Tito berharap setiap daerah dapat segera menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan rencana.

Baca Juga:
Ketua KPU RI Pastikan PSU di 4 Wilayah Siap Dilaksanakan pada Sabtu 22 Maret 2025, Berikut ini Daftar Wilayahnya

Dengan adanya batas waktu yang jelas, pemerintah daerah diharapkan tidak menunda-nunda proses administrasi dan segera melakukan persiapan yang diperlukan agar tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Meski kebijakan ini memiliki tantangan, pemerintah optimis bahwa percepatan pengangkatan CPNS 2024 dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik di Indonesia.

Dengan sistem yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan birokrasi pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan transparan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Luhut Sebut Pemerintah Akan Luncurkan GovTech dan Wajibkan Setiap Keluarga Punya Rekening Bank, Begini Tujuannya

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto bakal meluncurkan GovTech pada bulan Agustus 2025

Politikus PDIP Guntur Romli Nilai Pemerintah Perlu Diprotes Terlebih Dahulu Baru Bisa Mendengar Keluhan Rakyat

Guntur Romli menilai pemerintah Indonesia perlu diprotes terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan keluhan dari rakyat

Ketua KPU RI Pastikan PSU di 4 Wilayah Siap Dilaksanakan pada Sabtu 22 Maret 2025, Berikut ini Daftar Wilayahnya

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengabarkan bahwa ada empat wilayah di Indonesia yang akan menggelar PSU pada Sabtu 22 Maret 2025

Soroti Penangkapan Oknum TNI Terduga Penembak 3 Polisi di Lampung, Umar Hasibuan: Semoga Dihukum Mati

Pegiat media sosial, Umar Hasibuan menilai bahwa hukuman mati layak diberikan kepada oknum TNI yang diduga menembak 3 polisi Lampung

Nilai Presiden Prabowo Belum Perbaiki Ekonomi dalam 5 Bulan Memimpin, Said Didu: Dampak Melanjutkan Rezim Jokowi

Pegiat media sosial, Said Didu menilai Presiden Prabowo belum beri dampak baik pada ekonomi di Indonesia selama memimpin

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;