Lindungi Perempuan dari Kanker Serviks, Kemenkes Genjot Vaksinasi HPV dan Skrining Mandiri

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Nasional, gemasulawesi - Kementerian Kesehatan RI terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi HPV secara nasional sebagai langkah untuk menurunkan tingkat kematian akibat kanker serviks.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai percepatan ini sebagai hal yang sangat penting dan tidak bisa ditunda lagi.

Ia menyampaikan bahwa kanker serviks masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di kalangan perempuan Indonesia, sehingga pencegahan melalui vaksin menjadi prioritas.

“Kanker serviks merupakan jenis kanker paling mematikan kedua bagi perempuan Indonesia setelah kanker payudara. Bisa dibilang, kira-kira setiap 25 menit ada satu perempuan Indonesia yang kehilangan nyawa karena penyakit ini,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Juga:
SAPA UMKM: Strategi Digital Baru untuk Transformasi UMKM Indonesia Tag: Menteri UMKM

Kondisi tersebut membuat Menteri Kesehatan Budi merasa perlu mengambil langkah cepat guna melindungi jutaan perempuan Indonesia dari ancaman kematian.

“Saya menemukan bahwa penyakit ini telah merenggut nyawa begitu banyak perempuan di Indonesia,” ujar Menkes Budi.

Pengalaman Menkes Budi dalam mengelola program vaksinasi COVID-19 mendorongnya untuk mencari metode paling tepat dalam mengatasi kanker serviks.

Ia pun menyimpulkan bahwa vaksin HPV saat ini menjadi pilihan utama yang paling memungkinkan untuk diandalkan.

Baca Juga:
Dapat Undangan dari Mentan Rusia, Andi Amran Sebut Indonesia Berpotesi Ekspor CPO dalam Skala Besar ke Rusia

"Saya mempelajari soal vaksin, lalu mencari tahu apakah tersedia vaksin untuk penyakit ini (kanker serviks). Akhirnya kami meluncurkan program vaksinasi HPV secara nasional pada Agustus 2023," terang Menkes Budi.

Dalam waktu relatif singkat, lebih dari lima juta remaja putri di Indonesia telah mendapatkan suntikan vaksin HPV.

Untuk menjamin pasokan vaksin tetap tersedia di masa mendatang, Kementerian Kesehatan menggandeng Biofarma dan menerapkan skema alih teknologi guna memproduksi vaksin secara lokal di dalam negeri.

Menkes Budi mengatakan, “Biofarma sudah menandatangani kerja sama alih teknologi agar kita bisa memproduksi vaksin sendiri di dalam negeri.”

Baca Juga:
Samsung Umumkan Fitur-fitur Kesehatan Baru yang Menakjubkan di Galaxy Watch! Inilah Penjelasannya

Upaya ini menjadi krusial dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap vaksin impor, apalagi dengan mempertimbangkan betapa mendesaknya pelaksanaan vaksinasi HPV yang menjangkau wilayah sangat luas.

Tak hanya fokus pada imunisasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyoroti pentingnya deteksi sejak dini.

Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan inovasi skrining mandiri, sebuah metode yang memungkinkan perempuan melakukan pemeriksaan kanker serviks sendiri secara sederhana dan nyaman dari rumah.

"Kami akan menerapkan metode pemeriksaan mandiri bagi para perempuan di Indonesia. Jadi, tidak perlu lagi datang ke rumah sakit," kata Menkes.

Baca Juga:
Google Memberikan Kekuatan AI Baru untuk Drive, Disebut PDF Summary Cards, Inilah Cara Kerjanya

Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak perempuan dan memperluas pelaksanaan skrining, khususnya di daerah-daerah yang belum terlayani fasilitas kesehatan secara optimal.

Upaya Indonesia tersebut juga mendapat pengakuan dari komunitas global.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menegaskan bahwa upaya menghapus kanker serviks merupakan tujuan bersama yang harus dicapai oleh seluruh dunia.

“Masalah utama saat ini bukan lagi soal apa yang perlu kita lakukan, tetapi seberapa cepat, seberapa merata, dan sejauh mana kita bersedia bertindak,” ujar Tedros dengan tegas.

Ia juga menekankan bahwa tak satu pun perempuan seharusnya kehilangan nyawa akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dan diobati.

Baca Juga:
Termasuk Lenovo dan Xbox, Komdigi Kirim Peringatan ke Tujuh PSE ini Karena Belum Penuhi Kewajiban Pendaftaran

“Kita sudah memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghentikan penyakit ini—mulai dari vaksinasi, pemeriksaan dini, hingga penanganan medis yang menyeluruh,” ungkapnya. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

SAPA UMKM: Strategi Digital Baru untuk Transformasi UMKM Indonesia Tag: Menteri UMKM

Sistem SAPA UMKM sebagai solusi digital untuk transformasi, pendataan, dan pemberdayaan pelaku UMKM secara nasional.

Kunjungi Wyata Guna, Komeng Apresiasi Program Inklusi dan Literasi Disabilitas

Senator Komeng kunjungi Sentra Wyata Guna, tinjau pelatihan disabilitas, literasi Braille, dan dukung program inklusi sosial.

Kemensos Seleksi Pegawai Keuangan untuk Perkuat Sekolah Rakyat

Pusdiklatbangprof Kemensos seleksi SDM keuangan untuk mendukung tata kelola Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.

Erupsi Lewotobi Guncang Flores Timur, Tim Geologi Diterjunkan

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki disorot bersama respons tanggap darurat pemerintah untuk mengurangi risiko dan membantu warga terdampak

Kemensos Gelar Retret Nasional bagi 53 Kepala Sekolah Rakyat

Retret kepala Sekolah Rakyat perkuat standar, semangat kolaborasi, dan kesiapan pemimpin pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;