Dukung Keinginan Presiden Prabowo, Menteri Imipas Sebut Pihaknya Siapkan Lapas dengan Keamanan Super di Pulau Terpencil

Ket. Foto potret Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto ketika memberikan penjelasan
Ket. Foto potret Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto ketika memberikan penjelasan Source: (Foto/Instagram/@agusandrianto.id)

Nasional, gemasulawesi - Pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan konsep modern dan tingkat keamanan supermaksimum yang akan ditempatkan di sebuah pulau terpencil.

Wacana ini merupakan bagian dari visi besar Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperketat sistem pemasyarakatan nasional, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Rencana tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam kunjungannya ke Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara, pada Rabu, 25 Juni 2025.

Dalam keterangannya, Agus menyatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki keinginan kuat untuk membangun lembaga pemasyarakatan yang mampu memberikan efek jera, terutama bagi para pelaku korupsi.

Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan membangun fasilitas pemasyarakatan berkeamanan tinggi di wilayah yang jauh dari keramaian.

"Bapak Presiden bercita-cita untuk membangun lembaga pemasyarakatan yang modern, supermaximum security yang tempatnya di pulau terpencil," jelas Agus saat menjelaskan arah kebijakan tersebut.

Gagasan mengenai pembangunan lapas berkeamanan maksimum ini sudah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa bulan lalu.

Dalam sebuah pernyataannya pada Kamis, 13 Maret 2025 lalu, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Ia berkomitmen untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang membuat para koruptor tidak memiliki celah untuk menikmati hidup mewah di balik jeruji besi.

Presiden menegaskan bahwa lapas yang akan dibangun nantinya akan dilengkapi dengan sistem pengamanan yang sangat kuat dan dirancang agar para narapidana korupsi tidak bisa menikmati fasilitas berlebihan, apalagi melarikan diri.

“Saya akan bikin penjara yang sangat kokoh, di suatu tempat terpencil, mereka (koruptor) nggak bisa keluar malam hari,” kata Prabowo Subianto dalam pernyataannya.

Langkah pembangunan lapas ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang lebih berwibawa dan tegas.

Dengan pembangunan lapas berstandar supermaksimum ini, diharapkan tercipta efek jera bagi pelaku kejahatan berat, terutama korupsi yang selama ini dinilai merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional di tanah air. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Kapolri Listyo Sigit Tegaskan Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Masih Berlanjut, Begini Proses Terbarunya

Kapolri memastikan bahwa proses pendalaman terhadap laporan dugaan ijazah palsu yang melibatkan Jokowi masih terus berlangsung

Nilai Anggaran Pertahanan Indonesia Masih Kurang, Lemhannas: Tidak Masuk dalam Peringkat 15 Terbesar Dunia

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyampaikan pandangannya terkait alokasi anggaran pertahanan Indonesia yang dinilai kurang

Bahlil Lahadalia Sebut Pihaknya Libatkan TNI Hingga Polri dalam Ditjen Gakkum Kementerian EDSM, Begini Alasannya

Menteri ESDM Bahlil melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur Ditjen Gakkum ESDM

Prabowo Ingin Orang Tak Mampu Dapat Layanan Kesehatan Terbaik, Susi Pudjiastuti: Pastikan yang Berwenang Melaksanakan

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti tanggapi pernyataan Prabowo mengenai penyerataan lyanan kesehatan

Program MBG Dikritik Usai Muncul Menu Bahan Mentah dan Snack, BGN Tegaskan Itu Bukan Kebijakan Resmi

BGN membantah bahwa ada kebijakan penyaluran bahan mentah sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;