Nasional, gemasulawesi - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Untuk itu, berbagai langkah dilakukan, salah satunya menjalin kerja sama dengan PPATK dan lembaga penyalur guna menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan rekening milik keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kami sudah melapor ke Presiden, dan beliau memberi izin agar kami berkoordinasi dengan PPATK demi memastikan bansos benar-benar masuk ke rekening milik penerima yang sah,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers usai membuka retret tahap II Kepala Sekolah Rakyat di Puslitbangprof Kemensos.
Gus Ipul menjelaskan, langkah ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan agar bansos disalurkan dengan lebih tepat.
“Strategi awal adalah memperbaiki data. Setelah itu, kami cek rekening penerima bersama Himbara mulai dari yang namanya tidak sesuai NIK sampai yang tidak aktif, semua diperbaiki dulu. Setelah itu baru kami teruskan ke PPATK. Semua ini bagian dari proses perbaikan agar bantuan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik maupun laporan jika menemukan persoalan terkait bansos, dengan memanfaatkan berbagai kanal yang telah disiapkan oleh Kemensos.
“Setiap ada laporan atau keluhan, kami respons melalui call center dan langsung tindak lanjuti,” katanya.
Saat ini, Kemensos menerima sejumlah laporan terkait bantuan yang belum dicairkan, terutama yang sebelumnya disalurkan lewat PT Pos.
Gus Ipul menjelaskan bahwa sebagian KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos khususnya yang berada di wilayah non-3T kini dialihkan ke Himbara.
“Kenapa dialihkan ke Himbara? Karena ada aturan yang menyebutkan bahwa hanya KPM tertentu yang masih bisa menerima lewat PT Pos. Misalnya yang tinggal di wilayah 3T, lansia dengan keterbatasan, penyandang disabilitas berat, dan kelompok rentan lainnya,” jelasnya.
Pengalihan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos secara non-tunai lewat Himbara.
PT Pos hanya boleh digunakan dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya akses perbankan atau bagi penerima yang benar-benar tidak memungkinkan untuk datang ke bank.
“Karena aturannya begitu, jumlah KPM yang menerima lewat PT Pos dikurangi. Dulu hampir 5 juta, sekarang tinggal di bawah 1 juta. Selain itu, penyaluran lewat PT Pos ada biaya tambahan, sedangkan lewat Himbara tidak dikenakan biaya,” tambah Gus Ipul.
Ia pun menegaskan bahwa prinsip utama dalam penyaluran bansos adalah tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
“Saya minta maaf jika ada keterlambatan bagi yang menerima lewat PT Pos, karena memang sedang dalam masa transisi,” ucapnya.
Keterlambatan pencairan bansos juga disebabkan oleh proses pembukaan rekening baru bagi KPM yang sebelumnya belum memiliki rekening.
Saat ini, sekitar 3,6 juta KPM masih dalam proses Buka Rekening Kolektif (Burekol) di Himbara.
“Proses Burekol ini tidak bisa selesai dalam satu atau dua bulan. Butuh waktu, bisa sampai tiga bulan,” katanya.
Meski begitu, progresnya terus berjalan. Dari 3,6 juta KPM yang sedang Burekol, sebanyak 600 ribu sudah berhasil dibukakan rekening dan bantuan pun telah disalurkan.
“Jadi tetap ada jalannya untuk percepatan,” tutupnya. (*/Zahra)
